TERNATE– CEO Beyond Health Indonesia, Nadhir Wardhana Salama, menyampaikan apresiasi atas langkah-langkah awal Gubernur Maluku Utara, Sherly Tjanda Laos, dalam masa 100 hari kerja.
Menurutnya, salah satu poin penting yang layak diapresiasi secara khusus adalah langkah masif Gubernur Sherly membangun relasi dengan pemerintah pusat melalui safari politik ke berbagai kementerian dan lembaga negara. Pendekatan ini menunjukkan kesadaran akan pentingnya peran strategis gubernur sebagai penghubung antara pusat dan daerah, sekaligus membuka peluang fiskal dan program untuk memperkuat daya dukung pembangunan di tingkat kabupaten dan kota.
Nadhir menilai, safari politik Gubernur Sherly yang aktif menjalin komunikasi dengan Kementerian Kesehatan, Kemendagri, hingga Kejaksaan Agung patut diapresiasi sebagai bagian dari fungsi koordinatif provinsi dalam menyinergikan agenda pembangunan nasional dan daerah. Jika dikelola dengan baik,
Langkah ini berpotensi mempercepat realisasi program-program pembangunan lintas wilayah dan mendukung pencapaian target dalam Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah (RPJMD) Maluku Utara.
Namun demikian, Nadhir mengingatkan bahwa dalam ekosistem pemerintahan daerah yang menganut prinsip otonomi, peran utama pelaksanaan pembangunan dan layanan masyarakat berada di tangan pemerintah kabupaten dan kota. Program-program seperti pemberlakuan subsidi UKT (biaya kuliah), percepatan Universal Health Coverage (UHC) berbasis NIK, hingga pembangunan rumah sakit rujukan, merupakan bagian dari skema besar lintas pemerintah yang keberhasilannya tidak bisa dilepaskan dari efektivitas implementasi oleh para bupati dan walikota di wilayahnya masing-masing.
“Keberhasilan pembangunan tidak cukup diukur dari seberapa banyak program diluncurkan, tetapi harus dikaitkan secara jelas dengan indikator teknokratis yang terukur—seperti output (jumlah fasilitas dibangun), outcome (peningkatan akses masyarakat), dan impact (perubahan kualitas hidup warga),” ujar Nadhir,
Alumni FKM Universitas Indonesia. Ia juga menambahkan bahwa publik perlu terus mendorong transparansi atas data capaian, agar setiap narasi keberhasilan tidak berhenti pada klaim simbolik, melainkan benar-benar terverifikasi melalui pencapaian target dalam RPJMD.
Nadhir juga menyampaikan catatan kritis terhadap narasi yang berkembang di media yang cenderung memusatkan sorotan pada figur gubernur sebagai aktor tunggal.
Ia mengingatkan bahwa dominasi narasi semacam itu berisiko menciptakan persepsi keliru tentang struktur pemerintahan daerah, yang justru dapat melemahkan apresiasi terhadap peran nyata pemerintah kabupaten/kota sebagai ujung tombak layanan publik.
Sebagai putra daerah, Nadhir berharap bahwa capaian 100 hari ini dapat menjadi pijakan untuk memperkuat sinergi struktural antara pemerintah provinsi dan kabupaten/kota.
“Langkah gubernur membuka akses ke pusat adalah investasi politik yang penting. Tapi pembangunan yang menyentuh masyarakat akan selalu ditentukan oleh kekuatan eksekusi pemerintah daerah di lapangan,” tegasnya. (**)
Discussion about this post