TERNATE– Menanggapi langkah Gubernur Maluku Utara, Sherly Tjoanda, dalam menangani konflik pertambangan di wilayah tersebut, Nadhir Wardhana, putra daerah Maluku Utara dan Founder Beyond Health Indonesia, menyampaikan kritik konstruktif terkait prioritas kebijakan pemerintah daerah.
Gubernur Sherly Tjoanda baru-baru ini menandatangani nota kesepahaman (MoU) dengan Polda Maluku Utara untuk pendampingan, pengamanan, pengawasan, dan penegakan hukum guna meredam konflik di lingkar tambang.
Namun, langkah ini menuai kekhawatiran dari berbagai pihak, termasuk Nadhir Wardhana, yang menilai bahwa pendekatan tersebut berpotensi mengabaikan hak-hak masyarakat adat dan kesehatan lingkungan.
“Investasi bukanlah tujuan akhir, melainkan sarana untuk mencapai kesejahteraan masyarakat. Oleh karena itu, kebijakan investasi harus memastikan perlindungan terhadap hak-hak masyarakat, termasuk hak atas kesehatan, lingkungan yang bersih, dan partisipasi dalam pengambilan keputusan,” ujar Nadhir.
Penahanan 11 warga Maba Sangaji, Kabupaten Halmahera Timur, oleh Polda Maluku Utara terkait konflik dengan perusahaan tambang PT Position, menjadi sorotan utama. Gubernur Sherly menanggapi bahwa proses hukum sepenuhnya merupakan kewenangan Aparat Penegak Hukum (APH).
Namun, Nadhir menekankan pentingnya peran pemerintah daerah dalam memastikan bahwa proses hukum berjalan adil dan tidak merugikan masyarakat adat.
Sebagai alumni Kesehatan Masyarakat Universitas Indonesia dan Presiden Indonesian Public Health Students Executive Board Association 2023, Nadhir menyoroti dampak jangka panjang dari kebijakan yang lebih memihak pada investasi dibandingkan kesejahteraan masyarakat.
“Pemerintah daerah harus memastikan bahwa pembangunan dan investasi tidak mengorbankan hak-hak dasar masyarakat, terutama dalam hal kesehatan masyarakat dan lingkungan,” tegasnya.
Sebagai penutup, Nadhir Wardhana menyerukan kepada Gubernur Sherly Tjoanda untuk menempatkan kepentingan masyarakat di atas kepentingan investasi.
“Dengan menempatkan kepentingan masyarakat sebagai prioritas utama, Maluku Utara dapat mencapai pembangunan yang berkelanjutan dan adil bagi semua pihak,” pungkasnya. (**)
