TERNATE — Beyond Health Indonesia mendorong Pemerintah Kota Ternate untuk segera menyusun roadmap penanganan masalah persampahan yang berbasis bukti (evidence-based) dan melibatkan partisipasi publik yang bermakna.
Dorongan ini mengemuka dalam kegiatan Public Health Insight yang diselenggarakan secara daring oleh Beyond Health Indonesia, bertajuk “Tata Kelola dan Perubahan Perilaku sebagai Pilar Transformasi Pengelolaan Sampah”.
Acara ini mempertemukan berbagai pemangku kepentingan lintas sektor, termasuk akademisi, praktisi, komunitas, pemerintah kota dan perwakilan legislatif daerah.
Dalam forum tersebut, Nadhir Wardhana Salama, Founder Beyond Health Indonesia, menyampaikan bahwa selama ini kebijakan dan program pengelolaan sampah di Kota Ternate kerap kali disusun berdasarkan asumsi, bukan data.
“Kita sering lihat program edukasi digencarkan, tapi apakah pemerintah punya data bahwa pengetahuan masyarakat memang rendah? Berapa skornya? Dan target peningkatannya ke angka berapa? Program harus mengikuti minimal prinsip SMART: Specific, Measurable, Achievable, Relevant, and Time-bound,” ujarnya.
Pentingnya kesadaran terhadap penggunaan data dalam pengambilan kebijakan juga ditegaskan oleh Rhein Beresaby, konsultan manajemen dan trainer dari Box of Thinking.
Ia menekankan bahwa tanpa kesadaran akan pentingnya data, kebijakan publik akan kehilangan arah. “Saya punya banyak pengalaman mendampingi daerah, dan kalau kesadaran terhadap data ini lemah, akhirnya yang terjadi hanyalah perdebatan tanpa dasar,” jelasnya.
Risang Rimbatmaja, pendiri Forum KAP (Komunikasi Antar Pribadi) dan mantan spesialis perubahan perilaku di UNICEF, menambahkan bahwa perlunya pendekatan dan metode intervensi yang efektif agar setiap rapat pemangku kebijakan atau pemegang program tidak hanya menghasilkan rapat-rapat berikutnya tanpa aksi dan hasil yang jelas dan terukur.
Menurutnya urusan persampahan bukan masalah perorangan dan kognitif, namun ini adalah masalah perilaku dan sikap bersama, serta masalah sistem sehingga perlu disesuaikan juga dengan metode intervensinya. “Sampah bukan sekadar urusan personal. Ini soal sikap kolektif dan sistem yang harus disesuaikan dengan strategi intervensi yang tepat,” ujarnya.
Ia juga menyoroti pentingnya partisipasi masyarakat yang aktif dan bermakna dalam pengambilan kebijakan.
FGD ini juga dihadiri oleh anggota DPRD Kota Ternate, Nurlaela Syarif, yang menyatakan komitmennya untuk menampung aspirasi dan memperkuat inisiatif kebijakan di bidang lingkungan.
Sekretaris Daerah Kota Ternate, Rizal Marsaoly, sempat hadir dalam diskusi namun meninggalkan forum sebelum acara selesai.
Beyond Health Indonesia menegaskan bahwa solusi penanganan sampah harus lahir dari kombinasi tata kelola yang baik, intervensi perubahan perilaku yang dirancang berdasarkan penelitian, dan sinergi antar sektor. Program yang tidak didasarkan pada data hanya akan mengulang pola lama yang tidak efektif.
Sebagai organisasi nirlaba yang berfokus pada penguatan kapasitas praktis dan strategis lulusan kesehatan masyarakat, Beyond Health Indonesia mendorong Pemerintah Kota Ternate untuk menjadikan data dan bukti sebagai fondasi utama dalam setiap kebijakan dan program persampahan. Hanya dengan pendekatan berbasis bukti dan partisipatif, transformasi pengelolaan sampah di Kota Ternate dapat benar-benar terwujud. (**)
Discussion about this post