TERNATE – Pemerintah Provinsi Maluku Utara menggelar Diskusi Publik Penyusunan Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah (RPJMD) 2025–2029, sebagai bagian dari proses perencanaan partisipatif untuk menentukan arah kebijakan pembangunan lima tahun ke depan.
Kegiatan ini dibuka langsung oleh Gubernur Maluku Utara, Sherly Tjoanda Laos, dan dihadiri oleh unsur akademisi, tokoh masyarakat, DPRD, perangkat daerah, serta perwakilan dari dunia usaha dan organisasi masyarakat sipil bertempat di Bela Hotel.
Dalam sambutannya, Gubernur Sherly menegaskan bahwa RPJMD bukan sekadar dokumen teknokratik, melainkan janji bersama untuk mewujudkan Maluku Utara yang Bangkit, Maju, Sejahtera, Berkeadilan dan Berkelanjutan.
“RPJMD ini harus lahir dari suara rakyat, bukan hanya dari meja birokrasi. Kita ingin pastikan tidak ada lagi anak yang terputus sekolah karena biaya, tidak ada ibu yang harus menyeberang laut untuk melahirkan, dan tidak ada pemuda yang merasa jauh dari harapan di tanah sendiri,” ujar Sherly.
Dokumen RPJMD Maluku Utara 2025–2029 memuat enam misi utama, di antaranya:
1. Transformasi sosial melalui peningkatan kualitas SDM, dengan program unggulan seperti SMA/SMK gratis, beasiswa pendidikan tinggi, layanan kesehatan gratis, dan pembangunan rumah sakit bertaraf internasional.
2. Penguatan ekonomi daerah berbasis hilirisasi dan ekonomi kreatif, melalui pengembangan sektor unggulan dan industri olahan berbasis lokal.
3. Reformasi tata kelola pemerintahan yang inklusif dan digital, dengan penguatan layanan publik berbasis elektronik dan keterlibatan masyarakat.
4. Penguatan demokrasi, stabilitas keamanan dan ekonomi, untuk menciptakan ruang pembangunan yang kondusif dan partisipatif.
5. Perlindungan budaya, sosial dan lingkungan berbasis kearifan lokal, melalui pengembangan ekowisata, pelestarian budaya, dan mitigasi perubahan iklim.
6. Pemerataan pembangunan berbasis kepulauan, dengan percepatan infrastruktur dan layanan dasar di pulau-pulau terluar dan terpencil.
Melalui forum ini, Pemprov Malut berharap masukan dari seluruh elemen masyarakat dapat memperkaya dokumen RPJMD agar lebih inklusif, kontekstual, dan menjawab kebutuhan nyata di lapangan.
Diskusi publik ini juga menjadi bukti komitmen Gubernur dan Wakil Gubernur untuk membangun Maluku Utara yang tidak hanya berkembang di atas kertas, tapi tumbuh dan dirasakan manfaatnya hingga ke desa-desa terpencil.
“Kami membuka pintu seluas-luasnya bagi kritik, masukan, dan gagasan. Karena membangun daerah tidak bisa sendiri, tapi harus bersama,” tutup Gubernur. (**)