TERNATE – Perwakilan Kementerian Keuangan Provinsi Maluku Utara menggelar agenda rutin media briefing “Torang Pe APBN” edisi April 2025 pada Selasa (06/05) di Aula Gamalama, Kantor Wilayah Ditjen Perbendaharaan Provinsi Maluku Utara. Acara ini dilaksanakan secara hybrid dan dihadiri oleh seluruh kepala kantor instansi vertikal Kementerian Keuangan serta media lokal di wilayah tersebut.
Kepala Perwakilan Kementerian Keuangan Provinsi Maluku Utara, Tunas Agung Jiwa Brata, memaparkan kondisi terkini ekonomi dan kinerja Anggaran Pendapatan dan Belanja Negara (APBN) Regional. Dalam paparannya, ia menyoroti sejumlah isu global seperti pergantian pemerintahan di Amerika Serikat, ketegangan dagang antara AS dan Tiongkok, serta eskalasi geopolitik global. Meski demikian, ia menyatakan bahwa ekonomi domestik Indonesia tetap tangguh dengan pertumbuhan ekonomi tahun 2024 sebesar 5,03 persen (ctc), relatif lebih baik dibandingkan beberapa negara ASEAN dan G20.
Di tingkat regional, neraca perdagangan Maluku Utara pada Maret 2025 mencatat surplus sebesar USD 712,49 juta. Ekspor tercatat mencapai USD 1.322,71 juta, didominasi oleh ferronickel senilai USD 2.008 juta, sementara impor mencapai USD 610,22 juta, terutama untuk mesin pengolahan nikel. Komoditas ekspor non-tambang antara lain frozen tuna, kepiting bakau, dan udang ronggeng.
Badan Pusat Statistik mencatat inflasi Maluku Utara sebesar 2,32 persen (yoy) dan 2,65 persen (mtm) akibat peningkatan konsumsi selama Ramadhan dan Idul Fitri. Penyumbang utama inflasi adalah cabai rawit, bahan bakar rumah tangga, emas perhiasan, dan tomat.
Nilai Tukar Petani (NTP) Gabungan pada Maret 2025 tercatat 105,94 atau naik 0,34 persen (mtm), sedangkan Nilai Tukar Nelayan (NTN) turun 0,23 persen menjadi 99,41. Kedua indikator masih berada di bawah capaian nasional.
Dari sisi fiskal, realisasi pendapatan negara di Maluku Utara hingga akhir Maret 2025 mencapai Rp662,47 miliar atau 17,45 persen dari pagu, tumbuh signifikan sebesar 72,76 persen (yoy). Penerimaan ditopang oleh lonjakan PPh Non-Migas terutama dari PPh Pasal 25/29 Badan dan Pasal 23.
Belanja negara mencapai Rp3.552,08 miliar atau 3,53 persen lebih tinggi dari tahun sebelumnya, menghasilkan defisit Rp2.776,65 miliar. Transfer ke Daerah (TKD) tumbuh 20,72 persen, didominasi oleh Dana Bagi Hasil (DBH) yang meningkat 42,55 persen. Sebaliknya, Belanja Pemerintah Pusat mengalami kontraksi 32,62 persen akibat efisiensi anggaran.
Pada sisi APBD, pendapatan daerah hingga Maret 2025 mencapai Rp2.998,11 miliar atau naik 20,05 persen (yoy), sementara belanja daerah tumbuh 7,69 persen menjadi Rp491,99 miliar. Dana transfer pemerintah pusat menyumbang 93,63 persen dari total pendapatan. Namun, penyaluran TKD masih menghadapi kendala, seperti pemotongan DAU April 2025 dan lambatnya realisasi DAK Fisik tahap I, serta serapan belanja modal yang baru 5,98 persen.
Dalam sesi penutup, Tunas juga memaparkan perkembangan Kredit Usaha Rakyat (KUR) dan Ultra Mikro (UMi). Realisasi KUR mencapai Rp125,13 miliar untuk 2.227 debitur, namun turun 20,40 persen dibandingkan tahun lalu. Halmahera Utara mencatat realisasi tertinggi sebesar Rp27,88 miliar. Sementara itu, penyaluran UMi masih minim, hanya Rp7 juta.
Isu tematik lain yang dibahas adalah penyederhanaan penyaluran Tunjangan Profesi Guru (TPG). Penyaluran triwulan I 2025 telah mencapai Rp47,51 miliar atau 11,96 persen dari pagu. Halmahera Barat mencatat penyaluran tertinggi, sementara Kota Ternate masih belum menerima rekomendasi penyaluran akibat kendala validasi data.
Rekomendasi untuk mengatasi permasalahan TPG antara lain adalah penguatan integrasi data antara Dapodik, SIMPKB, dan database kepegawaian daerah, peningkatan sosialisasi dan pendampingan kepada guru, serta pengembangan mekanisme pengaduan cepat dan peningkatan koordinasi pusat-daerah meskipun penyaluran tidak lagi melalui RKUD. (**)
Discussion about this post