TERNATE,MPe- Perwakilan Kementerian Keuangan (Kemenmeu) Malut gelar
acara Briefing Rutin “Torang Pe APBN” dihadiri secara hybrid oleh perwakilan instansi vertikal Kementerian Keuangan serta media lokal di Maluku Utara.
Kepala Perwakilan Kementerian Keuangan Provinsi Maluku Utara, Tunas Agung Jiwa Brata, dalam paparannya mengulas kondisi perekonomian dan kinerja APBN tingkat regional.
“Beberapa isu global menjadi perhatian, termasuk pergantian pemerintahan di Amerika Serikat yang berdampak pada kebijakan tarif perdagangan, meningkatnya biaya sektor manufaktur dan digital, disrupsi rantai pasok, serta volatilitas pasar keuangan dan harga komoditas” kata Tunas Agung melalui breafing lewat edisi Maret 2025 pada Jumat (24/03) di Aula Gamalama Kanwil Ditjen Perbendaharaan Provinsi Maluku Utara.
Di tingkat domestik, ekonomi nasional masih menunjukkan tren positif dengan deflasi sebesar 0,09 persen (yoy), surplus neraca pembayaran 2024, dan indeks PMI yang naik ke 53,6. Sementara itu, kinerja APBN hingga Februari 2025 masih selaras dengan target.
Maluku Utara melanjutkan tren surplus neraca perdagangan dengan nilai USD 534,30 juta pada Februari 2025. Ekspor tercatat sebesar USD 837,94 juta, didominasi oleh ferronickel (USD 1.196,95 juta). Sementara impor mencapai USD 303,64 juta, dengan komoditas terbesar berupa belerang (USD 54,82 juta).
Di sektor non-tambang, frozen tuna menjadi komoditas ekspor tertinggi dengan nilai USD 1.215,27 ribu, disusul kepiting bakau (USD 63,99 ribu) dan udang ronggeng (USD 0,90 ribu).
Maluku Utara juga mengalami inflasi 0,16 persen (yoy) dan deflasi 0,11 persen (mtm), dipengaruhi oleh kebijakan diskon tarif listrik. Bahan bakar rumah tangga, cabai rawit, emas perhiasan, dan sigaret kretek mesin menjadi penyumbang utama inflasi.
Dari sisi kesejahteraan petani dan nelayan, Nilai Tukar Petani (NTP) gabungan Maluku Utara mencapai 105,58 (+1,42 persen mtm), sedangkan Nilai Tukar Nelayan (NTN) tumbuh 0,03 persen mtm.
Pendapatan APBN di Maluku Utara tercatat sebesar Rp420,46 miliar atau 11,08 persen dari pagu, mengalami kenaikan 40,94 persen (yoy). Kontribusi terbesar berasal dari penerimaan PPh Non-Migas (Rp125,82 miliar, naik 58,78 persen yoy).
Sementara itu, realisasi belanja baru mencapai 11,16 persen dari pagu Rp 17.594,82 miliar, turun 19,55 persen yoy, dengan defisit Rp1.543,55 miliar. Transfer ke daerah (TKD) juga mengalami kontraksi 12,21 persen (yoy) akibat penurunan Dana Bagi Hasil (DBH) 34,83 persen, Dana Alokasi Umum (DAU) 5,71 persen, dan Dana Desa 69,98 persen. (**)
