TERNATE- Dalam rangka implementasi program Gubernur dan Wakil Gubernur Maluku Utara, tentang pendidikan gratis dan bermutu tahun 2025, Dinas Pendidikan dan Kebudayaan Provinsi Maluku Utara melaksanakan rakor dan Evaluasi Dana BOSP, bertempat di Gamalama Ballroom Bela, Sabtu (22/3/25)
Kegiatan rakor ini dibuka secara resmi oleh Gubernur Maluku Utara Sherly Tjoanda Laos, turut dihadiri Wakil Gubernur Malut, Sarbin Sehe, Kadis Pendidiakan dan Kebudayaan, Kaban BPKAD Malut, Kadis PUPR Malut, Karo Hukum Malut, Kepala BPMP Malut, Kepala Balai Guru Penggerak Malut, para Kacab Dinas Kab/Kota, serta seluruh Kepsek SMA, SMK, dan SLB se- Malut,
Gubernur Sherly dalam sambutannya menyampaikan, dalam kegiatan rakor ini, dirinya mensosialisasikan program kerja 100 hari Sherly- Sarbin, yakni pendidikan gratis, terjangkau dan berkualitas kepada 419 Kepala Sekolah SMA, SMK, dan SLB pada kegiatan Rakor hari ini.
Prioritas 100 hari dalam Program Sherly-Sarbin yaitu pendidikan gratis untuk SMA,SMK, dan SLB, yakni uang komite yang selama ini dibebankan kepada orang tua siswa, oleh karena itu, Pemerintah Maluku Utara akan memberikan bantuan melalui dana BOSDA.
Selain itu dirinya menegaskan kepada seluruh SMA, SMK, dan SLB se- Maluku Utara, bahwa penggunaan dana Bantuan Operasional Sekolah (BOS) tahun 2025 akan dikelola melalui aplikasi berbasis digital. Langkah ini diharapkan dapat meningkatkan transparansi, profesionalisme, dan akuntabilitas dalam pengelolaan anggaran pendidikan.
Gubernur Sherly juga menekankan pentingnya pembaruan data secara berkala, baik terkait jumlah siswa, jurusan, hingga data guru secara rinci. Sebab data yang akurat akan menjadi dasar dalam perencanaan peningkatan mutu pendidikan, termasuk perbaikan sarana prasarana dan peningkatan akreditasi sekolah.
Dirinya berharap agar dana BOSP ini bisa dikelola dengan baik dan transparan, karena apabila dana BOSP ini dapat dimanfaatkan dengan baik maka kedepannya bantuan dari Pemerintah Pusat dan Pemerinta daerah akan menjadi lehih muda.
APBD kata sherly, adalah hak rakyat, kita dibayar oleh negara untuk mengelola hak rakyat, maka kita disini sebagai penujang harusnya hanya mengambil porsi hanya 20-30 persen sebagai biaya operasional untuk mengelola APBD yang menjadi haknya rakyat.
Dirinya berkeinginan kedepannya pemasangan starling di SMA, SMK, dan SLB di seluruh Maluku Utara, sehingga dapat mempermudah komunikasi serta dapat mengakses pelaporan data sekolah ke Dinas Pendidikan dan Kebudayaan.
“Data yang akurat akan menjadi dasar dalam perencanaan peningkatan mutu pendidikan, termasuk perbaikan sarana prasarana dan peningkatan akreditasi sekolah,”ucap Sherly.
Kolaborasi sinergi antara guru, Kadis Pendidikan, serta Gubernur dan Wakil Gubernur, serta bekerja dengan baik maka peningkatan kulaitas guru dan sisiwa di seluruh sekolah bisa terwujud,” pungkasnya. (**)
