TERNATE – Kebijakan publik memiliki peran krusial dalam membentuk kesejahteraan masyarakat. Kebijakan yang baik harus berbasis data, mempertimbangkan kepentingan publik secara luas, serta memiliki mekanisme evaluasi yang jelas.
Namun, dalam praktiknya, sering kali kebijakan yang diambil lebih berorientasi pada citra politik dibandingkan dengan efektivitasnya dalam menyelesaikan masalah di masyarakat.
Hal ini menjadi perhatian khusus dalam sektor kesehatan masyarakat, di mana pendekatan populis tanpa dasar ilmiah yang kuat dapat berisiko besar terhadap kualitas layanan kesehatan.
Menanggapi dinamika pemerintahan di Maluku Utara, Direktur Eksekutif Beyond Health Indonesia, Nadhir Wardhana, mengingatkan Gubernur Maluku Utara untuk berhati-hati terhadap budaya kebijakan “Asal Ibu Senang” (AIS), yang dapat mengancam efektivitas program kesehatan masyarakat di daerah.
Menurut Nadhir, fenomena “Asal Ibu Senang” adalah pola kebijakan yang lebih berorientasi pada pencitraan dan pemenuhan ekspektasi elite politik dibandingkan dengan solusi berbasis data yang dapat benar-benar menyelesaikan permasalahan kesehatan masyarakat.
“Kebijakan kesehatan yang hanya bertujuan untuk mendapat pujian tanpa didasarkan pada kajian yang komprehensif dan evidence-based akan berisiko tidak tepat sasaran. Ini bukan sekadar persoalan teknis, tetapi bisa berdampak luas pada kualitas layanan kesehatan masyarakat,” ujar Nadhir, yang juga merupakan lulusan Fakultas Kesehatan Masyarakat Universitas Indonesia.
Lebih lanjut, Nadhir menyoroti bahwa tanpa perencanaan yang matang dan pengawasan yang ketat, banyak program kesehatan hanya akan berakhir sebagai kebijakan populis tanpa dampak nyata. Ia mengingatkan bahwa evaluasi berbasis data dan keterlibatan masyarakat dalam proses perumusan kebijakan sangat penting untuk memastikan efektivitas program kesehatan.
“Saya berharap Pemprov Maluku Utara, khususnya Ibu Sherly Gubernur Maluku Utara, benar-benar memastikan bahwa setiap kebijakan kesehatan yang diambil berorientasi pada kebutuhan masyarakat, bukan sekadar memenuhi kepentingan politik sesaat. Kita harus memastikan bahwa program yang dijalankan dapat meningkatkan akses dan kualitas layanan kesehatan bagi seluruh masyarakat Maluku Utara, bukan hanya terlihat baik di atas kertas,” tegasnya.
Sebagai Direktur Eksekutif Beyond Health Indonesia, sebuah organisasi yang berfokus pada peningkatan kapasitas tenaga kesehatan muda, Nadhir menegaskan bahwa kebijakan kesehatan harus berbasis riset, transparansi, dan partisipasi publik.
Ia mengajak semua pihak, termasuk akademisi dan organisasi masyarakat sipil, untuk bersama-sama mengawal kebijakan kesehatan di Maluku Utara agar benar-benar berdampak bagi masyarakat.
“Harapan kita adalah kebijakan yang tidak hanya indah dalam wacana, tetapi benar-benar dirasakan manfaatnya oleh masyarakat. Jangan sampai budaya ‘Asal Ibu Senang’ ini justru menciptakan kebijakan yang hanya menguntungkan segelintir orang, sementara rakyat tetap kesulitan mendapatkan akses layanan kesehatan yang berkualitas,” pungkasnya. (**)