TOBELO – Ratusan warga yang tergabung dalam Front Persatuan Masyarakat (FPM) Enam Desa Kecamatan Kao Teluk, Kabupaten Halmahera Utara, menggelar aksi dama yang berlangsung di sekitar Site Gosowong untuk mendukung kebijakan efisiensi yang diterapkan oleh PT Nusa Halmahera Minerals (NHM) dan mendesak pihak berwenang untuk menindak tegas oknum yang dianggap memprovokasi masyarakat.
Koordinator aksi, Alan Ilyas, menyampaikan bahwa aksi ini merupakan bentuk dukungan moral.terhadap kebijakan yang telah diterapkan oleh NHM sejak tahun 2020.
Alan menjelaskan bahwa kebijakan efisiensi yang dilakukan oleh NHM, khususnya dalam sektor tambang, telah memberikan dampak positif bagi masyarakat di sekitar wilayah operasional tambang.
“Gerakan yang kami lakukan hari ini adalah panggilan moral untuk mendukung kebijakan yang telah diterapkan oleh Bapak H. Robert Nitiyudo Wacho, selaku Presiden Direktur NHM. Kami melihat bahwa kebijakan efisiensi ini telah berjalan dengan baik dan memberikan manfaat nyata bagi masyarakat sekitar,” ujar Alan Ilyas dalam orasinya.
Dalam kesempatan yang sama, Alan Ilyas menegaskan bahwa aksi unjuk rasa yang dilakukan oleh kelompok tertentu beberapa waktu lalu dengan mengatasnamakan Forum Enam Desa adalah tidak sah dan hanya mencerminkan kepentingan pribadi. Ia juga mengungkapkan bahwa
Forum Enam Desa dibentuk sebelumnya untuk mengadvokasi masalah tapal batas wilayah, bukan untuk kepentingan politik atau pribadi. “Saya sendiri adalah mantan koordinator Forum Enam Desa. Forum ini dibentuk untuk menyelesaikan persoalan tapal batas, bukan untuk digunakan dalam aksi unjuk rasa yang tidak
berdasar. Gerakan tersebut tidak melalui proses diskusi atau sosialisasi yang baik dengan masyarakat,” tegas Alan.
Menurutnya, kelompok yang mengatasnamakan Forum Enam Desa dalam aksi sebelumnya jelas tidak mewakili suara masyarakat secara keseluruhan. Bahkan, ia menyebut aksi tersebut
sebagai provokasi yang tidak memiliki legitimasi yang jelas.
Selama ini, masyarakat di sekitar wilayah operasi tambang NHM, termasuk para kepala desa, telah mendukung kebijakan efisiensi yang diambil perusahaan.
Sebagai langkah tegas, Front Persatuan Masyarakat Enam Desa meminta agar pihak
kepolisian, khususnya Polda Maluku Utara, segera mengambil tindakan terhadap oknum-oknum yang dianggap melakukan provokasi terhadap masyarakat dan karyawan di wilayah lingkar
tambang.
“Harapan kami adalah agar pihak kepolisian segera menindak tegas oknum-oknum yang.memprovokasi dan meresahkan masyarakat. Mereka telah menyebabkan ketegangan yang tidak perlu, padahal masyarakat sudah mendukung kebijakan efisiensi ini,” ujar Alan.
Selain itu, ia juga menekankan pentingnya komunikasi dan kerja sama antara NHM, pemerintah daerah, dan masyarakat setempat untuk menjaga kestabilan dan mendukung keberlanjutan program-program pembangunan yang ada.
Aksi ini menjadi momentum bagi masyarakat Enam Desa untuk bersatu dalam mendukung kebijakan yang menguntungkan bagi pembangunan daerah mereka. Alan Ilyas mengajak
seluruh elemen masyarakat untuk tetap menjaga kedamaian dan tidak mudah terprovokasi oleh pihak-pihak yang berkepentingan sempit.
“Kami akan terus menjaga kedamaian dan keberlanjutan pembangunan yang telah dilakukan oleh NHM, serta memastikan bahwa suara masyarakat yang mendukung kebijakan ini tetap terdengar,” tambahnya.
Dengan tuntutan yang jelas dan harapan untuk penindakan tegas terhadap oknum provokator, aksi ini menjadi sinyal kuat bahwa masyarakat Enam Desa siap mendukung operasional NHM. (**)
