WEDA,MPe – Gubernur Maluku Utara, Sherly Laos menghadiri pelantikan Ketua Tim Penggerak Pemberdayaan Kesejahteraan Keluarga (TP-PKK) dan Posyandu 8 Kabupaten/Kota se-Maluku Utara di Gedung DPRD, Senin (10/03/2025).
Prosesi pelantikan dilakukan oleh, Ketua TP PKK Provinsi Maluku Utara, Hj. Rusni Sarbin berdasarkan Surat Keputusan Nomor 02/Kep/PKK.Prov/III/2025 Tanggal 9 Maret serta Surat Keputusan Nomor 02/Kep/Posyandu.Prov/III/2025 Tanggal 7 Maret.
Ny Rallia Asyari Ikram Resmi dilantik Ketua TP PKK Halteng, Wakil ketua Ny. Ona Ahlan Djumadil
“Pelantkan hari ini berdasarkan Permendagri Nomor 36 Tahun 2022,” ucap Rusni usai melantik.
Rusni berharap kepada Ketua TP PKK yang baru dilantik untuk dapat memberikan warna baru dalam implikasi peningkatan kesejahteraan keluarga di Malut.
“PKK sebagai mitra kerja pemerintah memiliki peran strategis dalam upaya mencerdaskan keluarga,” ujarnya.
Sementara itu, Gubernur Sherly Laos membagikan pengalamannya sebagai Ketua TP PKK Pulau Morotai, sehingga ia paham betul bagaimana cara kerja TP PKK.
Ia berharap, Ketua TP PKK harus pintar mencari solusi untuk mewujudkan program yang dapat menyentuh langsung kepada keluarga.
“Harus solutif, jangan hanya terbatas atau terkendala dengan dana. Karena saya tahu dana TP PKK itu sangat kecil,” kata Sherly.
Sherly juga mengucapkan selamat kepada seluruh ketua TP PKK yang baru dilantik serta menekankan pentingnya peran PKK dalam pembangunan daerah. PKK merupakan mitra strategis pemerintah yang memiliki jaringan hingga ke tingkat akar rumput.
“Nantinya berkolaborasi kepada Dinas terkait, seperti Pertanian, Kesehatan dan Pendidikan. Ini karena sesuai dengan program Asta Cita Presiden, yaitu MBG, kesehatan dan pendidikan gratis,” ucapnya.
Gubernur mendorong PKK untuk terus berinovasi dan menyesuaikan program-programnya dengan kebutuhan spesifik di setiap Kabupaten/Kota.
Dalam konteks pembangunan daerah, PKK diharapkan mampu merancang program yang relevan dan adaptif terhadap tantangan yang ada, baik dari segi geografis, potensi sumber daya, maupun kebutuhan masyarakat.
“Pelantikan ini bukan sekadar seremonial, tetapi merupakan momentum penting untuk bekerja sama, berkolaborasi lintas kabupaten/kota demi kesejahteraan masyarakat Maluku Utara,” tutupnya.(ril)
