TERNATE- Gubernur Maluku Utara (Malut), Sherly Laos melakukan langkah penting bersama Badan Pengawasan Keuangan dan Pembangunan (BPKP) dalam upaya meningkatkan pengawasan dan akuntabilitas keuangan serta pembangunan di Malut.
“BPKP telah mengawal akuntabilitas keuangan daerah selama ini. Harapannya Pemerintah Provinsi Maluku Utara mendapatkan pendampingan dari BPKP dalam mengawal pelaksanaan berbagai program dalam Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah (RPJMD) Maluku Utara 2025-2029 yang sedang dalam penyusunan,” kata Gubernur Malut, Sherly Laos di Ternate, Sabtu.
Di awal pemerintahannya, Gubernur akan fokus pada bidang Pendidikan, Pertanian, Kesehatan, dan Infrastruktur. Ibu Sherly mengaku bahwa beliau juga telah berkoordinasi ke BPKP Pusat terkait permintaan pendampingan akuntabilitas keuangan dan tata kelola daerah.
Sherly juga menyampaikan komitmennya untuk meningkatkan akuntabilitas dan transparansi dalam pengelolaan program-program strategis dengan membawa perubahan bagi Provinsi Maluku Utara yang lebih baik tanpa melanggar ketentuan dan peraturan perundang-undangan yang berlaku.
Hal ini diwujudkan melalui pertemuan dengan Gubernur Maluku Utara, Ibu Sherly Laos dengan Perwakilan BPKP Provinsi Malut pada Jum’at (7/3/2025) krmarin.
Pertemuan ini dalam rangka mempresentasikan hal-hal strategis hasil pengawasan di Provinsi Maluku Utara yang telah dilakukan Perwakilan BPKP Provinsi Maluku Utara.
Dalam pertemuan ini dihadiri oleh Kepala Perwakilan BPKP Provinsi Malut Tri Wibowo Aji, Kepala Bagian Umum, para Koordinator Pengawasan.
Pertemuan ini bertujuan untuk memberikan insight, masukan, dan rekomendasi strategis hasil pengawasan BPKP yang berkaitan dengan visi misi Gubernur dan prioritas pembangunan di Malut.
Sementara itu, Kepala Perwakilan BPKP Provinsi Malut Tri Wibowo Aji menyampaikan BPKP Malut telah melakukan beberapa pengawasan di Malut.
Berbagai hal yang perlu mendapat perhatian dari hasil pengawasan yaitu hasil Evraluasi atas Perencanaan dan Penganggaran, Kapasitas Fiskal Daerah, kondisi perijinan/kemudahan berusaha, Pengadaan Barang dan Jasa, serta tata kelola pemerintah dan risiko terjadinya fraud dalam penyelenggaraan pemerintajan.
Aji juga menjelaskan beragam peran BPKP yang mencakup fungsi Assurance dan Consulting. BPKP juga sebagai pembina dan koordinator auditor pada aparat pengawasan internal pemerintah (APIP).
BPKP juga dapat memberikan pelatihan, pendampingan, asistensi, bimbingan teknis kepada jajaran aparat pemerintah daerah. Peran-peran ini tidak hanya untuk memastikan konpetensi aparat, tata kelola yang baik tetapi juga untuk membangun kepercayaan publik terhadap pengelolaan keuangan negara. (**)
