Tobelo,- Koalisi Partai Amanat Nasional (PAN) dan Partai Kebangkitan Bangsa (PKB) mempersoalkan Internal Dewan Perwakilan Rakyat Daerah terkait dengan perjalanan dinas (Perjadin) Unsur Pimpinan Ke Luar Daerah yang di anggap hanya terkesan Plesir ke Jakarta tanpa membuahkan hasil dalam hal menangani persoalan krusial di daerah.
Anggota DPRD dari Partai PKB Fahmi Musa kepada wartawan menegaskan. Pasca di lantik sebagai unsur pimpinan di DPRD Halut, sudah lebih dari 5 kali melakukan perjalanan dinas ke luar daerah. Hanya saja perjalanan tersebut tidak membuahkan hasil apa-apa untuk menseriusi sujumlah persoalan di daerah.”sejak dilantik unsur pimpinan di DPRD sudah keluyuran ke luar daerah tanpa kepastian terkait dengan persoalan di daerah yang saat ini menjadi PR yang tidak tuntas di selesaikan.”jelasnya
Menurut Fahmi, Perjalanan tersebut hanya terkesan seperti Plesir yang menghabiskan uang daerah tanpa kepastian solusi penyelesaian setumpuk permasalahan yang di tinggalkan oleh kepemimpinan FM-Mantap di Dua Periode kemarin.
Ditambahkannya, Ketika pulang melakukan perjalanan ke luar daerah seharusnya unsur pimpinan melakukan rapat bersama dengan anggota DPRD sehingga hasil konsultasi yang ada bisa diketahui dan di bahas bersama sehingga mempunyai kesepakatan secara kelembagaan, dengan demikian DPRD sendiri bisa mengambil langkah secara pasti dan terukur.
Terpisah, Jumar Mafoloi kepada wartawan mengatakan. Persoalan yang krusial itu diantaranya Ranperda yang seharusnya di bahas dan harusnya di berikan suport kepada pemerintah daerah sehingga bisa mengatasi krisis keuangan. Ini justru tertahan karena unsur pimpinan DPRD tidak berada di tempat.”Setiap mau bahas Ranperda selalu saja terhambat karena pimpinan tidak berada di dalam daerah dan sementara berada di luar. Ini bagaimana DPRD sebagai lembaga pengawasan yang selain mengawasi harus segera membantu daerah agar melewati krisis keuangan daerah. Dimana devisit anggaran yang sangat Fantastis angkanya”. jelas Jumar
“Saat ini, ribuan masyarakat yang tercatat dalam Jaminan Kesehatan Daerah (JKD) saat ini tidak bisa mendapatkan pelayanan kesehatan secara gratis di RSUD Tobelo. Sementara biaya pengobatan sudah sangat mahal. Hal ini yang di konsultasikan unsur pimpinan ke pemerintah pusat sama sekali tidak di bahas bersama anggota agar bisa sama-sama mencari solusi dengan pemerintah setempat. Jadi menurut kami Unsur pimpinan DPRD hanya plesir ke luar daerah, bukan mengurus persoalan daerah.”tutup jumar. (**)
