Sofifi, Kepala Badan Strategi Kebijakan Dalam Negeri (BSKDN) Kementerian Dalam Negeri, Dr. Yusharto Huntoyungo, M.Pd., menegaskan replikasi inovasi daerah memegang peranan penting dalam mempercepat pembangunan berkelanjutan. Hal itu disampaikan dalam Rapat Asistensi Percepatan Inovasi Daerah yang berlangsung di Ruang Rapat Lantai 4, Kantor Gubernur Maluku Utara, Selasa, (11/2).
Acara ini dihadiri oleh Kepala BSKDN Kemendagri beserta Jajaran, Asisten I Bidang Pemerintahan dan Kesejahteraan Rakyat, Kepala Badan Penelitan dan Pengembangan Daerah, Para Pimpinan OPD Lingkup Pemerintah Provinsi Maluku Utara serta ASN.
Yusharto memberikan apresiasi kepada Provinsi Maluku Utara, karena di tahun 2025 ini Provinsi Maluku Utara menjadi Provinsi paling cepat dalam melakukan asistensi bersama BSKDN.
“Terima kasih kepada Maluku Utara telah menjadi Provinsi paling cepat yang meminta asistensi BSKDN Kemendagri dalam percepatan inovasi daerah,”
Menurut Yusharto, replikasi inovasi bukan hanya tentang meniru atau menduplikasi, melainkan mengadaptasi solusi yang sudah terbukti berhasil untuk diterapkan di wilayah lain sesuai konteks lokal.
“Pak Menteri meminta replikasi di seluruh daerah. Replikasi inovasi daerah memerlukan dukungan penuh dari pemerintah, termasuk pemberian pelatihan teknis, pendampingan, serta fasilitasi penggunaan teknologi digital, dapat berperan penting dalam memperlancar implementasi serta mempermudah evaluasi hasil inovasi yang telah diterapkan,” jelasnya.
Asisten I, Kadri La Etje, dalam pengantarnya mengungkapkan rapat asistensi hari ini bertujuan untuk konsolidasi tingkat kematangan inovasi daerah Provinsi Maluku Utara di tahun 2025 menjadi Provinsi dengan Sangat Inovatif.
“Kita berharap berbagai permasalahan yang dihadapi dapat terselesaikan atau paling tidak diminimalkan dengan adanya inovasi,”
Dijelaskan Yusharto dalam mengakhiri paparannya, inovasi bukan hanya untuk menyelesaikan persoalan lokal, tetapi juga untuk memperkuat kapasitas daerah dalam merancang dan melaksanakan program pembangunan yang lebih responsif dan efektif.
Ia melanjutkan, berdasarkan Keputusan Menteri Dalam Negeri Nomor 900.1.3.2-1287 Tahun 2024, tingkat Indeks Inovasi Daerah juga mempengaruhi penghitungan besaran TPP ASN di daerah.
Berikut skor Indeks Inovasi Daerah di Provinsi Maluku Utara Tahun 2024 dikutip dari data BSKDN Kementerian Dalam Negeri:
1. Kota Tidore Kepulauan 70,00 (Sangat Inovatif)
2. Provinsi Maluku Utara 58,47 (Inovatif)
3. Halmahera Selatan 55,24 (Inovatif)
4. Halmahera Timur 54,04 (Inovatif)
5. Kota Ternate 53,58 (Inovatif)
6. Halmahera Tengah 43,66 (Inovatif)
7. Morotai 40,66 (Inovatif)
8. Halmahera Barat 39,84 (Inovatif)
9. Halmahera Utara 34,82 (Kurang Inovatif)
10. Sula 30,26 (Kurang Inovatif)
11. Taliabu 6,00 (Kurang Inovatif)
(Humas/Adpim)