TERNATE – Pemerintah Provinsi (Pemprov) Maluku Utara (Malut) melaksankan rapat koordinasi aparat pengawasan intern pemerintah (APIP) dan aparat penegak hukum (APH). Rakor ini digelar di Hotel Bela, kota Ternate, Senin (23/12/2024). Dengan tema kegiatan ‘Optimalisasi dan Penguatan Komitmen Pengawasan Penyelenggaraan Pemerintahan Daerah di Provinsi Maluku Utara’.
Pj. Gubernur Malut, Samsuddin Abdul Kadir, dalam sambutannya menyampaikan, rakor ini dalam rangka peningkatan kemampuan APH dalam penanganan perkara Tindak Pidana Korupsi.
Dijelaskan Samsuddin, bahwa banyaknya regulasi saat ini yang mengharuskan setiap aparatur di Pemprov Malut bekerja dan menjalankan tugas sesuai dengan ketentuan yang berlaku.
“Adanya APIP atau aparat pengawasan intern pemerintah setidaknya dapat turut mengawasi persoalan yang bersifat internal dari hal-hal administratif dan hal yang bersifat koruptif,” kata Samsuddin.
Di samping itu, dalam menangani pengaduan masyarakat terkait indikasi korupsi dalam penyelenggaraan pemerintah daerah, perlu dilakukan koordinasi dengan APH. Dalam pelaksanaan kerjasama tersebut perlu ada aturan yang jelas, apalagi berkaitan dengan kepentingan umum.
Mengingat sedemikian luas tugas pelayanan publik, karena birokrasi pemerintah memerlukan keleluasaan bergerak, terutama dalam menghadapi persoalan-persoalan penting yang mendesak, untuk itu perlu adanya satu pemahaman terhadap aturan sehingga kepala daerah atau pejabat publik tidak diliputi rasa ketakutan dan was- was.
Lanjut dia, untuk Pemprov Malut sampai dengan saat ini terus mencoba melakukan pembenahan dalam rangka tata pengelolaan pemerintah yang baik. Setidaknya, hal ini menjadi pemicu bagi jajaran Pemprov sendiri untuk menuju pemerintahan yang bersih.
“Saya menginginkan jika kerja sama ini lebih dalam rangka fastabiqul khairat, mengajak semua pihak untuk berlomba-lomba berbuat dalam kebajikan, tidak selalu diliputi prasangka yang berlebihan. Demikian juga dari birokratnya sendiri agar dapat lebih memahami regulasi yang berlaku dan membenahi segala bentuk administrasi dengan lebih baik,” ujar Samsuddin.
Samsuddin berharap, dengan adanya koordinasi APIP dengan APH ini dapat menghindari terjadinya perasaan khawatir terhadap penyelenggaraan pemerintahan dalam bertindak karena takut melakukan kesalahan administrasi yang kemudian dapat dipidanakan sehingga dampaknya akan menghambat pembangunan.
“Saya juga berharap rapat koordinasi ini dapat berjalan secara maksimal, selain bisa sharing untuk kebaikan juga untuk penegakkan aturan yang benar. Pelaksanaan pemberantasan pungutan liar secara efektif dan efisien dengan mengoptimalkan pemanfaatan personil, satuan kerja, dan sarana prasarana yang ada sehingga tingkat pelanggaran korupsi akan menurun dan terus menurun,” pungkasnya. **