TERNATE – Kantor Wilayah Kementerian Hukum dan HAM Maluku Utara (Kanwil Kemenkumham Malut) hadiri Refleksi Akhir Tahun 2024 yang diselenggarakan secara virtual melalui Zoom Meeting, Selasa, (17/12).
Kegiatan ini diikuti oleh Pejabat Fungsional Perancang Peraturan Perundang-Undangan dari berbagai Kementerian/Lembaga dan Pemerintah Daerah.
Kakanwil Kemenkumham Malut, Andi Taletting Langi, menyampaikan apresiasi atas terselenggaranya kegiatan ini. Menurutnya, refleksi akhir tahun merupakan momen penting untuk mengevaluasi capaian kinerja selama setahun penuh serta mempersiapkan langkah strategis yang lebih baik di tahun mendatang.
“Melalui refleksi ini, kita diingatkan akan pentingnya kolaborasi, inovasi, serta peningkatan kualitas regulasi demi tercapainya tujuan pembangunan hukum nasional yang efektif,” ujar Andi Taletting Langi.
Kegiatan ini secara resmi dibuka oleh Direktur Jenderal Peraturan Perundang-Undangan (Dirjen PP), Dhahana Putra. Dalam sambutannya, beliau menyampaikan laporan kegiatan sebagai upaya evaluasi kinerja sepanjang tahun 2024 sekaligus perencanaan perbaikan menuju tahun 2025.
Acara kemudian dilanjutkan dengan arahan Menteri Hukum dan HAM, Supratman Andi Agtas. Dalam arahannya, beliau menegaskan kepada Direktur Jenderal Peraturan Perundang-Undangan serta para Pejabat Fungsional Perancang Peraturan Perundang-Undangan agar lebih memperhatikan Undang-Undang Rencana Jangka Panjang Daerah (RJPD).
“Pentingnya akselerasi layanan, kerja sama tim, serta kemampuan berinovasi dalam mewujudkan regulasi yang efektif dan berkualitas,” ujarnya.
Rapat Evaluasi Kinerja Direktorat Jenderal Peraturan Perundang-Undangan tahun ini juga dirangkaikan dengan Anugerah Legislasi Daerah Tahun 2024, yaitu penandtanganan Minutes of Meeting antara Direktorat Jenderal Peraturan Perundang-Undangan (DJPP) dan Japan International Cooperation Agency (JICA) dan Memorandum of Understanding antara DJPP dan Badan Keahlian DPR RI.
Selanjutnya dilaksanakan penganugerahan penghargaan Anugerah Legislasi Tahun 2024 untuk Kantor Wilayah Kemenkumham yang berprestasi, pemberian penghargaan kepada Tokoh Inspiratif yang berkontribusi dalam mendukung perkembangan legislasi di Indonesia.
Dilanjutkan dengan, penyerahan hasil evaluasi peraturan perundang-undangan terkait Panca Prioritas Presiden dari Dirjen PP kepada Menteri Hukum dan HAM, dan buku “Tanya Jawab Seputar Pembentukan Perancang Peraturan Perundang-Undangan di Tingkat Pusat dan Pembentukan Peraturan Kepala Daerah” kepada Kepala Kantor Wilayah (Kakanwil) dan Kepala Divisi Peraturan Perundang-Undangan serta Pembinaan Hukum.
Di samping itu juga ada Launching Aplikasi Portal Direktorat Jenderal Peraturan Perundang-Undangan oleh Menteri Hukum dan HAM, yang turut didampingi oleh Wakil Menteri, Sekretaris Jenderal, Inspektur Jenderal, dan Direktur Jenderal Peraturan Perundang-Undangan.
Kegiatan ini diharapkan dapat menjadi pijakan dalam mewujudkan pelayanan hukum yang lebih baik dan efektif di tahun 2025, sejalan dengan komitmen bersama dalam menciptakan regulasi yang berkualitas serta mendukung akselerasi pembangunan nasional**.