TERNATE – Penjabat Sekretaris Daerah (Pj Sekda) Maluku Utara, Abubakar Abdullah, secara resmi membuka Rapat Koordinasi Daerah (Rakorda) Tim Terpadu Penanganan Konflik Sosial dan Pemantauan Orang Asing.
Kegiatan yang digelar oleh Badan Kesatuan Bangsa dan Politik (Kesbangpol) Maluku Utara ini berlangsung di Muara Hotel, Ternate, Rabu (11/12/2024).
Rakorda tersebut dihadiri oleh sejumlah pejabat, termasuk Kepala Badan Intelijen Daerah (Kabinda) Maluku Utara, perwakilan Polda Maluku Utara, Kepala Satgas Densus 88 Wilayah Maluku Utara, Kepala Badan Kesbangpol Kabupaten/Kota, serta para koordinator tim terpadu tingkat provinsi dan kabupaten/kota.
Dalam sambutannya, Abubakar Abdullah menekankan pentingnya merawat keragaman Maluku Utara, baik dari sisi geografis maupun budaya. Ia mengingatkan bahwa provinsi ini memiliki sejarah kuat, khususnya melalui warisan leluhur dari empat kesultanan yang membangun dasar persatuan melalui konsep “mari moi ngone futuru” (bersatu kita kuat).
“Relasi-relasi yang terjalin di tingkat provinsi, nasional, hingga internasional memberikan pengaruh besar pada modal sosial kita,” ujar Abubakar.
Abubakar mengapresiasi penyelenggaraan Rakorda ini, yang dinilainya tidak hanya memenuhi amanat konstitusional, tetapi juga merupakan langkah preventif untuk menciptakan kolaborasi di wilayah Maluku Utara yang memiliki geostrategi penting. Ia juga menegaskan bahwa Pemerintah Provinsi akan memberikan dukungan maksimal untuk menciptakan iklim yang kondusif agar semua aktivitas berjalan lancar.
Lebih lanjut, Abubakar berharap Rakorda ini sejalan dengan Asta Cita yang menjadi program utama Presiden Republik Indonesia, Prabowo Subianto. Ia mengajak semua pihak untuk mendukung penguatan ideologi kebangsaan melalui Pancasila, menjaga pertahanan dan keamanan, serta menghadapi tantangan masa depan seperti swasembada pangan dan krisis energi.
Sementara itu, Kepala Badan Kesbangpol Maluku Utara, Armin Zakaria, dalam laporannya menyampaikan bahwa Rakorda bertujuan untuk meningkatkan koordinasi, keterpaduan, dan kolaborasi seluruh aparatur pemerintah daerah dan para pemangku kepentingan.
“Semoga kegiatan ini dapat memberikan informasi kepada publik mengenai konflik yang terjadi di daerah serta upaya penanganannya,” ujar Armin.
Rakorda ini diharapkan mampu menghasilkan langkah konkret dalam menjaga stabilitas sosial dan keamanan di Maluku Utara. (**)
