TERNATE- Wakil Menteri Energi Sumber Daya Mineral (ESDM) RI Yuliot Tanjung bersama PT Pertamina (Persero) resmikan 40 klaster Bahan Bakar Minyak (BBM) dalam meningkatkan kesejahteraan masyarakat dengan menambah ketersediaan pasokan energi di seluruh pelosok Indonesia.
“Dengan menambah 40 titik klister lembaga operasional BBM Satu Harga dapat mendukung perekonomian masyarakat di Indonesia,” kata Wamen ESDM RI, Yuliot Tanjung di Ternate, Rabu.
Dirinya mengungkapkan, untuk klaster Maluku-Papua sebanyak 14 titik, Sulawesi-Nusa Tenggara 12, Kalimantan 7 titik, dan juga Sumatera sebanyak 7 titik.
Peresmian ini dipimpin Wakil Menteri ESDM Yuliot Tanjung, didampingi Direktur Utama Pertamina Patra Niaga, Riva Siahaan dan Kepala BPH Migas, Erika Retnowati di PT Pertamina Fuel Ternate, Maluku Utara, Rabu (30/10/2024).
Yuliot mengatakan, dengan adanya peresmian BBM satu harga ini adalah bentuk keberpihakan pemerintah dan juga afirmasi kebijakan pemerintah untuk memberikan kesejahteraan yang merata untuk masyarakat yang ada di seluruh pelosok daerah termasuk juga Malut.
Sebab, kata Wamen ESDM, kalau jika ada perlakuan perbedaan harga antara satu daerah dengan daerah lain maka akan menimbulkan suatu ketidakadilan, yang nantinya bisa mengancam persatuan dan kesatuan bangsa. Dengan kehadiran ini maka bisa mengatasi ketimpangan sosial di masyarakat.
“Kami berharap dengan adanya peresmian BBM satu harga ini dapat memberikan manfaat yang sebesar-besarnya bagi masyarakat dan kami dari kementerian ESDM akan terus berpartisipasi , dan semoga upaya kita ini diridhoi,” kata Yuliot.
Dirinya meminta kepada Pemerintah Daerah yang belum mendapatkan akses BBM satu harga agar segera melaporkan ke kementerian ESDM.
“Untuk daerah-daerah yang akan kita jadikan program BBM satu harga ini harus ada usulan dari pemerintah daerah yang bersangkutan. Kalau untuk di Taliabu sudah ada usulan dari pemerintah dan kita harapkan tahun ini bisa kita selesaikan proses pembangunannya,” ujarnya.
Dirinya berharap, dengan adanya usulan untuk daerah – daerah dalam pemenuhan kebutuhan BBM, sebab, program ini juga ada batasan waktu dan juga ketersediaan anggaran dan juga keterbatasan, ada prioritas – prioritas kami mengharapkan, untuk daerah yang belum tersentuh.
Diketahui, program yang dijalankan Kementerian ESDM tersebut, merupakan perwujudan dalam melaksanakan sila ke – 5 Pancasila yakni Keadilan Sosial bagi Seluruh Rakyat Indonesia, dalam hal ketersediaan, kemudahan akses, dan keterjangkauan harga BBM, terutama di daerah 3T.
Selain itu swasembada akan ketersedian energi ini merupakan salah perwujudan dari 17 program prioritas Presiden RI Prabowo Subianto dan Wakilnya, Gibran Rakabumin Raka. **
Sementara Kepala BPH Migas Erika Retnowati mengatakan, BPH Migas akan terus mengawal program BBM Satu Harga karena merupakan program penting yang memberikan dampak besar bagi masyarakat di pelosok negeri.
“Sesuai Peraturan Menteri ESDM Nomor 36 tahun 2016, kami diamanatkan untuk mengawal pelaksanaan program BBM Satu Harga melalui penugasan terhadap Badan Usaha Penerima Penugasan untuk melaksanakan pembangunan penyalur BBM Satu Harga pada Lokasi Tertentu yang telah ditetapkan. Kami secara konsisten sejak tahun 2017 mengawal pelaksanaan pembangunan penyalur BBM Satu Harga agar target tersebut dapat tercapai,” ujar Erika. (**)
