MABA- Perjuangan Pemekaran wilayah Wasile menjadi kabupaten diketahui digaungkan sejak 2010 silam, di masa pemerintahan H. Rudy Erawan.
Usulan pemekaran wilayah Kabupaten Halmahera Timur yang dimotori seluruh elemen masyarakat, tokoh adat, tokoh agama, tokoh masyarakat, pemuda dan mahasiswa Halmahera Timur itu diketahui didukung penuh pemerintah daerah kabupaten Halmahera Timur dibawah kepemimpinan H. Rudy Erawan dan Muhdin H. Ma’bud.
Kronologi perjalanan perjuangan pemekaran Wasile
Atas dasar semangat pembentukan daerah otonom baru (DOB) serta tuntutan rakyat Halmahera Timur (Tritura), maka Badan Koordinasi Perjuangan Pemekaran Wasile (BKPPW) sebagai representasi masyarakat Halmahera Timur yang dimotori Abdu Nazar, Syamsudin Basir, Isac Djaelan dan anggota DPRD Haltim.
Syamsudin Basir saat diwawancara menjelaskan, bahwa proses pemekaran Wasile berakhir di (DPR) RI Rapat Paripurna Laporan Komisi II terhadap 65 Rancangan Undang Undang usul inisiatif tentang pembentukan daerah otonom baru (DOB) pada Rapat Paripurna 24 Oktober 2013 silam.
“Iya jadi atas dasar semangat seluruh elemen masyarakat dan didukung penuh oleh Pemda Kabupaten dibawah kepemimpinan pak Rudy Erawan saat itu kita perjuangkan, proses terakhir di DPR komisi II pada Rapat Paripurna, dan itu sudah selesai karena pengambilan keputusan, ketok palu. Jadi terkait perjuangan pemekaran Wasile semua dokumen persyaratan administrasi sudah kita lakukan, dan saat itu kita semua tahu pemerintah daerah dan DPRD sudah deklarasi, semua elemen masyarakat, tokoh adat, tokoh masyarakat, pemuda dan mahasiswa semua sependapat, dan bersepakat mendorong Wasile menjadi daerah otonom baru,” katanya.
“Di Komisi II kita persentase terkait, admistrasi, perimbangan keuangan pusat dan daerah dan lainnya, dan itu dinyatakan memenuhi syarat sebagai daerah otonom baru. Namun, proses ini terhenti karena ada berbagai hal. Disaat kepemimpinan Ubaid anjas teman-teman Bakor mendesak agar ditindaklanjuti tetapi tidak direspon Ubaid Anjas,” katanya, saat ditemui awak media, Kamis (24/10/2014).
Senada juga diungkapkan Naim Alting. Ia mengaku terlibat langsung dalam proses perjuangan pemekaran tersebut.
Menurutnya, proses pemekaran Wasile sebagai daerah otonom baru (DOB) bukan lagi wacana yang harus dimulai dari awal, karena proses itu sudah selesai di tingkat pusat dalam hal ini telah diputuskan dalam Rapat Paripurna tentang Laporan Komisi II DPR RI terhadap 65 Rancangan Undang Undang usul inisiatif tentang pembentukan daerah otonom baru.
“Seingat Saya kalau ada 14 mata acara dalam agenda ke dua paripurna, salah satunya pembahasan tentang pemekaran wilayah Kabupaten kota, terkait DOB,” katanya menjelaskan kronologi proses perjalanan perjuangan pemekaran Wasile tersebut.
“Pada rapat paripurna itu semua dokumen persyaratan terpenuhi dan diekspos pada saat paripurna komisi II, hanya saja kendalanya pada saat ekspos komisi II, pimpinan DPRD Haltim pak Anjas Taher dan teman-teman dewan tidak hadir dalam rapat paripurna itu. Sebab tanpa kehadiran DPRD, agenda ekspos di paripurna komisi II itu akan dibatalkan. Karena ini juga syarat harus kehadiran DPRD, maka kita berembuk bersama ketua tim pemekaran pak Abdu Nazar dan ketua Bakor Ustad Syamsudin melakukan negosiasi dan akhirnya diterima komisi II. Untuk diketahui sebetulnya proses pemekaran ini sudah selesai di tingkat pusat, kalau saja di saat pemerintah pusat mencabut (moratorium) otomatis Wasile dan Obi sebagai daerah otonom baru. Terkait tak hadirnya DPRD Haltim, Saya juga tidak tahu motifnya apa, sehingga DPRD tidak hadir dalam rapat paripurna itu,” ungkap Naim saat saat dihubungi media ini.
Lebih lanjut terkait ini, terpisah aktivis pergerakan yang juga pelaku perjuangan pemekaran Wasile, Abu Muid menegaskan, bahwa saat ini ada pihak-pihak yang berjanji akan memperjuangkan pemekaran Wasile sebagai daerah otonom baru itu sepertinya pahlawan kesiangan yang memanfaatkan potensi ini untuk mendapat simpati masyarakat di momentum tahun politik Pilkda 2024.
“Justru yang politisir isu pemekaran Wasile itu timses Ubaid-Anjas di setiap kampanye belakangan ini. Ini kan logika terbalik seolah-olah dipolitisir oleh timses 01 Farrel-Jadi. Dan setahu saya sejauh ini belum pernah Jurkam atau timses berkampanye soal pemekaran Wasile, karena itu gagasan perjuangan pak Rudy Erawan saat menjabat bupati Haltim. Jadi tidak perlu kampanye karena masyarakat Haltim sudah tau siapa yang menggagas perjuangan ini.
“Belakangan ini kan mereka mulai berkampanye, mengangkat isu pemekaran Wasile, lagi-lagi motif politik ini sudah terpotret oleh masyarakat, kalau motivasinya hanya untuk mendapat simpati masyarakat Saya kira ini terlalu picik,” katanya kepada media.
“Saat berkuasa kan tidak ada sama sekali motivasi mereka untuk menindaklanjuti, atau rerespons upaya perjuangan pemekaran Wasile ini, faktanya kan bagitu. Sebab, masyarakat tau kok siapa yang menanam dan siapa yang menuai hasilnya. Ini kan gagasan lama yang didaur ulang untuk menuai simpati masyarakat, begitu kurang lebih,” pungkasnya. (**)
Discussion about this post