MABA- Kepemimpinan Ubaid – Anjas di Halmahera Timur terus mendapat cibiran masyarakat, terutama kegagalan mereka dalam menekan angka kemiskinan. Sebab berdasarkan data BPS Maluku Utara 2023 yang dirilis tahun 2024, jumlah penduduk miskin di Haltim sebanyak 12,5 persen, atau tertinggi kedua setelah Halmahera Selatan.
Tak hanya itu, Indeks Kedalaman Kemiskinan natau P1 Haltim juga menjadi yang terburuk, karena merupakan yang tertinggi dari seluruh kabupaten kota yakni sebesar 2,55 (sebelumnya 1,94). Demikian juga dengan Indeks Keparahan Kemiskinan atau P2 Haltim juga merupakan yang tertinggi, yakni 0,71 (sebelumnya 0,41).
Selain itu, Gini Rasio Haltim juga sudah mulai melebar dan berada di angka 0,297 (sebelumnya 0,247), serta Indeks Pembangunan Manusia (IPM) yang hanya berada di kategori sedang bersama kabupaten lainnya, karena belum menyentuh angka 70.
Yang parah adalah garis kemiskinan yang berada di angka Rp. 631 ribu perkapita. Angka tersebut sangat tidak bagus karena sangat tinggi dan hampir menyamai Kota Ternate yang berada di angka Rp. 668 ribu.
Garis kemiskinan (GK) sendiri merupakan jumlah rupiah minimum yang dibutuhkan untuk memenuhi kebutuhan pokok, yaitu makanan dan kebutuhan bukan makanan, yang disetarakan dengan 2.100 kilo kalori. Artinya, untuk memenuhi 2.100 kilo kalori, dibutuhkan uang Rp. 631 ribu.
Sedangkan untuk kabupaten lain, Halut misalnya, Garis kemiskinan (GK) hanya Rp. 378ribu. Bahkan di Halmahera Tengah yang dinilai harga makanan sangat mahal, GK hanya Rp. 552 ribu.
“Apa yang mau diharapkan dari pemimpin yang hanya melahirkan masyarakat miskin. APBD sudah menyentuh satu triliun, Haltim dikelilingi perusahaan-perusahaan tambang, tapi masyarakat tetap miskin. Ini jelas karena Ubaid-Anjas yang tidak tau karja,” kata Suratno, warga Buli.
Warga lain, Mahmud menyebut, empat tahun memimpin Haltim sudah cukup bagi Ubaid – Anjas, dan tidak perlu ditambah lagi. Masyarakat saat ini menginginkan adanya perbaikan taraf ekonomi masyarakat, pendidikan yang mudah dijangkau dan layanan kesehatan yang mudah diakses.
“Seperti kata Mas Farrel (M. Farrel Adhitama, Calon Bupati nomor urut satu, red) saat debat lalu, Haltim harus terbuka dengan kabupaten kota lainnya, dengan provinsi apalagi dengan pusat. Kemiskinan yang terjadi salah satu penyebabnya karena pemerintahan yang terlalu mengisolasi diri, tidak mau berhubungan dengan daerah lain,” ucapnya.
Sebelumnya, Bupati Halmahera Timur, Ubaid Yakub meminta Pemprov Maluku Utara tidak perlu mengintervensi terkait persoalan kemiskinan di wilayah kekuasaannya. Menurutnya, beberapa segmen infrastruktur yang dikerjakan pemprov hingga kini tidak pernah tuntas.
“Kalau dikehendaki berada pada kungkungan kemiskinan dan ketertinggalan silakan tidak perlu diintervensi. Biarlah Halmahera Timur menikmati kebahagiaan atas kemiskinan dan ketertinggalan itu, apa buktinya sampai sekarang belum terlalu adanya intervensi yang bisa dirasakan oleh masyarakat,” kata Ubaid Mei 2024 lalu. (**)
Discussion about this post