WEDA,MPe – launching dan FGD Aksi Maluku Utara Landaikan HIV AIDS ( SI MALAHA)di Kabupaten Halmahera Tengah yang digagas oleh reformer dr. Rosita Alkatiri, M.M.Kes.
PJ Sekda Halteng Muh Fitra Ali dalam sambutannya mengatakan, HIV AIDS merupakan penyakit menular yang masih menjadi ancaman untuk Maluku Utara khususnya Kabupaten Halmahera Tengah.
Dilihat dari data, adanya peningkatan kasus setiap tahunnya bahkan untuk Halmahera Tengah sendiri menduduki posisi ke 4 tertinggi penambahan kasus baru pada periode tahun 2021- 2024 (semester 1) sebanyak 119 kasus,” ungkapnya.
Hal ini membutuhkan perhatian serta peran aktif semua stakeholder, untuk dapat melakukan upaya pencegahan dan pengendalian penyakit ini.
Kabupaten Halmahera Tengah memiliki salah satu penghasil logam nikel di Indonesia. Perusahan nikel banyak beroperasi di Kecamatan Weda Tengah dan salah satunya yaitu di kawasan Indonesia Weda Bay Industri Park (IWIP) yang merupakan salah satu proyek strategis nasional. Hal ini tentu terbuka untuk siapa saja yang datang dan melakukan aktifitas serta bekerja di perusahan tersebut,” tambahnya.
Namun disisi lain akan menjadi masalah Kesehatan, salah satunya yaitu penyebaran penyakit menular seperti HIV AIDS.
Permasalahan-permasalahan tersebut dapat diatasi dengan adanya komitmen bersama semua elemen masyarakat dalam mendukung upaya pencegahan dan pengendalian HIV AIDS di Kabupaten Halmahera Tengah,” katanya.
Untuk itu, melalui Forum ini kita akan merumuskan kebijakan Pemerintah Daerah sebagai bentuk tanggung jawab dan komitmen terhadap pembangunan Kesehatan di kabupaten Halmahera Tengah,” harapnya.
Hal ini sejalan dengan komitmen negara lainnya di tingkat global dengan mengajak seluruh lapisan masyarakat untuk mencapai tujuan utama tahun 2030 adalah three zero yaitu tidak ada penularan infeksi baru HIV, tidak ada kematian akibat AIDS dan tidak ada diskriminasi pada orang dengan HIV (ODHIV). Selain itu adanya upaya strategi akselarasi untuk mencapai Ending AIDS 2030.
Atas Aksi Perubahan SI MALAHA yang digagas oleh reformer dr.Rosita Alkatiri,M.M.Kes, diharapkan dapat menjadi inovasi dalam pencegahan dan pengendalian HIV AIDS di Kab.Halmahera Tengah.
Launching atas aksi perubahan SI MALAHA dan FGD yang dilaksanakan hari ini diharapkan dapat menghasilkan rekomendasi dalam bentuk Peraturan Bupati Halmahera Tengah tentang penanggulangan HIV AIDS,” tutupnya.
Kadis propinsi Maluku Utara Dr. Idhar sidi umar, M.Kes mengatakan, Permasalahan HIV AIDS di Indonesia masih menjadi masalah kesehatan masyarakat baik nasional maupun tingkat global.
Tingginya angka kasus HIV AIDS di Indonesia menjadi perhatian penting, hingga saat ini jumlah kumulatif kasus HIV AIDS Tahun 1987-2023 sebanyak 454.723 kasus dan yang mendapatkan pengobatan sebanyak 216.617 ODHIV,” katanya.
Sementara Provinsi Maluku Utara trend jumlah kumulatif kasus HIV AIDS tahun 2007-2023 sebanyak 2.913, laki-laki 1.746 dan perempuan 1.167, berdasarkan golongan umur tertinggi terdapat pada golongan umur 20-24 tahun dengan jumlah kasus sebanyak 613 dan kelompok populasi tertinggi pada ODHIV dengan TB dengan jumlah kasus 441.
Selama tiga tahun terakhir 2021-2023 kasus HIV AIDS di Provinsi Maluku Utara mengalami peningkatan yang signifikan dari 234 kasus baru pada tahun 2021 menjadi 395 kasus baru pada tahun 2022 dan 436 kasus baru pada tahun 2023, bahkan pada trimester I tahun 2024 periode Januari-Juni sudah ditemukan sebanyak 314 kasus baru,” ungkapnya.
Untuk Kabupaten Halmahera Tengah termasuk dalam urutan empat dengan angka kasus baru HIV AIDS terbanyak dalam periode tahun 2021-2024 semester 1 sebanyak 119 kasus.
Setiap tahun angka kasus meningkat, dan masih terdapat data yang tidak terlaporkan pada aplikasi SIHA oleh layanan lainnya.
Masalah HIV AIDS, bukan hanya menjadi tanggungjawab orang Kesehatan namun menjadi tanggung jawab bersama. Keterlibatan semua pihak baik lintas sektor maupun lembaga-lembaga non pemerintah ataupun LSM serta Desa yang cukup strategis dan adanya dukungan stakeholder untuk mencapai tujuan utama penanggulangan HIV AIDS pada tahun 2030 adalah three zero yaitu tidak ada penularan infeksi baru HIV, tidak ada kematian akibat AIDS dan tidak ada diskriminasi pada orang dengan HIV (ODHIV),” tambahnya.
Melalui FGD ini, besar harapan kami, peran serta stakeholder terkait dapat berkontribusi terhadap upaya penanggulangan HIV AIDS melalui penguatan regulasi yaitu peraturan bupati Halmahera Tengah,” harapnya.(ril)
