TERNATE, MPe — Calon Wakil Gubernur (Cawagub) Asrul Rasyid Ichsan menyampaikan dukungannya terhadap peran jurnalis dalam pembangunan Provinsi Maluku Utara (Malut) kedepannya.
Pernyataan ini dikatakannya dalam sebuah pertemuan yang diberi tema ‘Ngopi Bareng Jurnalis’ di Rotasi Coffe, kelurahan Kayu Merah, kota Ternate, Selasa (10/9/2024).
Sebagai Cawagub yang maju mendampingi, Husain Alting Syah, Asrul dalam kesempatan itu memaparkan bahwa kerja-kerja jurnalis yang sangat dekat dengan masyarakat dibutuhkan oleh pengambil kebijakan. Sehingga sangat penting bagi kepala daerah membangun daerah.
Sebagai orang yang lama bersentuhan dengan Jurnalis, Asrul juga tak menampik soal pekerjaan jurnalis yang tidak mudah dalam memberitakan informasi kepada publik, lewat tulisan maupun audio visual.
Bahkan Asrul meyakini jurnalis sebagai mata dan telinga publik yang berperan mengabarkan apa yang dilakukan atau yang diabaikan oleh pemerintah.
“Karena itu, apa yang dilakukan oleh pemerintah, terutama dalam kerja-kerja pemerintah daerah tidak bisa mengabaikan peran jurnalis,” kata Asrul.
Itu juga mengapa, dalam kegiatan diskusi ini, Asrul berkeinginan mendengar cerita atau curhatan dari jurnalis untuk menjadi bagian dari pikiran mereka dalam memimpin Provinsi Malut ke depan.
“Saya ingin mendengar curhatan dari jurnalis untuk menjadi bagian dari pikiran menuju jalan kebaikan Maluku Utara seperti apa. Saya terbuka menerima masukan, kritik dan saran untuk Maluku Utara ke depan,” ucapnya.
Dalam kesempatan tersebut, Asrul yang juga merupakan Sekretaris DPD PDI-P Malut itu, meminta jurnalis bercerita berbagai masalah dan potensi sumber daya alam di Malut.
“Torang bisa bacarita sumber daya alam, investasi, lingkungan hidup, UMKM, peluang tenaga kerja. Terutama ketika tenaga kerja yang banyak masuk dari luar apa yang kita lakukan,” tutur Asrul.
Ia juga menyoroti kebebasan jurnalis yang belakangan kurang membaik. Ada beberapa jurnalis yang diintimidasi, bahkan tak sedikit yang mendapat kekerasan saat menjalankan aktivitas peliputan.
“Jurnalis memiliki fungsi kontrol terhadap kerja-kerja pemerintah sehingga ada balance. Kalau kepala daerah yang alergi terhadap jurnalis berarti ada indikasi otoriter. Itu yang kita hindari. Kita harus memberi ruang karena peran jurnalis diatur dalam undang-undang,” terangnya . (**).
