WEDA,MPe – Politisi Nasdem Munadi Kilkoda yang menyebutkan di masa kepemimpinan Ikram M. Sangadji selama 1,7 tahun, pembangunan fisik dan infrastruktur publik Kabupaten Halmahera Tengah tidak menonjol dan bahkan nyaris tidak ada dianggap statemen mengada-ngada oleh Juru Bicara IMS-ADIL, Hamdan Halil.
Kepada media ini, juru bicara tim IMS-ADIL menyatakan bahwa yang disampaikan Munadi Kilkoda merupakan sesuatu yang tidak perlu ditanggapi serius karena sebagai salah satu anggota DPRD Halteng periode 2019-2024 dia sangat tahu bahwa APBD induk Halmahera Tengah 2023 yang ditinggalkan Elang-Rahim defisitnya mencapai Rp400 miliar lebih.
Dimana hutang proyek tahun 2017-2022 mencapai Rp Rp.360 milyar yang harus dibayarkan oleh Ikram M. Sangadji saat menjabat Pj Bupati Halteng.
Hamdan mengatakan, Munadi juga lupa bahwa infrastruktur jalan Weda-Patani batasannya di Shifkam adalah Jalan Nasional yang dibangun melalui APBN. Sedangkan jalan Shifkam-Loman yang statusnya jalan kabupaten akhirnya diselesaikan oleh Pj Bupati Ikram M Sangadji tahun 2023 termasuk pembangunan 9 jembatan baru dan sirtu Sifkam-Palo.
“Sayang sekali Munadi tidak menyampaikan Elang beberapa kali dihadang oleh masyarakat Dote karena pembebasan lahan tidak diselesaikan oleh Elang-Rahim. Sebagai Pj yang baru masuk, IMS juga dihalangi oleh masyarakat Dote yang melakukan pemalangan jalan dan menulis kalimat Elang-Rahim tidak mengenakan dibaca karena lahan masyarakat tidak dibayar. IMS akhirnya menyelesaikan hutang pembebasan lahan, di desa Dote dan desa Damuli yang harusnya sudah terbayar pada periode Elang-Rahim,” jelasnya.
Lebih lanjut Hamdan mengaku, kita tidak boleh mengabaikan suatu kebenaran karena sekencang apapun kebohongan akan terbuka karena kebenaran. Praktis IMS mulai efektif bekerja pada bulan Oktober 2023 setelah melakukan reposisi anggaran melalui APBD-Perubahan yang tadinya defisit menjadi berimbang.
“Kemampuan manajerial keuangan yang dimiliki IMS sebagai ASN Pusat yang didukung kapasitas pengelolaan keuangan di OPD terkait mampu membuat kebijakan fiskal yang berimbang sehingga pada APBD-P 2023 dari defisit menjadi berimbang,” sebutnya.
Utang proyek begitu besar yang harus dibayarkan, IMS mampu melakukan kebijakan baru dengan cepat. Insentif ibu hamil dan menyusui, insentif imam, wakil imam, hakim sara, guru ngaji, pendeta, pembantu dan pembantu pendeta, pembangunan rumah kayak huni, bebas biaya perawatan dan pengobatan di puskesmas, RSUD dan rujukan keluar RSUD Weda, seragam gratis dan bantuan uang duka/kematian.
“Tak kalah penting adalah tahun 2023 IMS dua kali menaikkan TPP ASN yang dibayar tanpa ada penundaan atau dibayar rutin setiap bulannya. Terkait ADD kurang bayar yang diperuntukkan gaji pengurus desa yang tidak diselesaikan Elang-Rahim dengan alasan tidak ada anggaran akhirnya diselesaikan 2023 oleh IMS,” tandasnya.
Politisi PBB itu mengaku, Munadi lupa bahwa trans Waleh sebagai Dapilnya, setelah masuk IMS sebagai Pj, baru dibangun 3 jembatan ke SP-1 dan walaupun hanya 1,7 bulan IMS telah 3 kali masuk ke SP-2 Waleh dibandingkan Elang-Rahim selama 5 tahun tidak pernah masuk ke lokasi trans tersebut.
Bahkan lanjut Hamdan, kata orang gunakanlah ilmu dan jaringanmu untuk rakyat, buktinya tepat tanggal 31 Desember 2023, IMS mampu menekan tombol tanda listrik masuk dusun Lopong setelah sekian puluh tahun masyarakat dusun tersebut tidak pernah menikmati pelayanan listrik,” tutup Hamdan. (ril)
Discussion about this post