Pekan Depan, Pemda Tambah Dana Pilkada 5,5 Miliar Untuk KPU dan Bawaslu

TOBELO- Dana Bagi Hasil (DBH) sebesar 54 Miliar yang ditujukan untuk membiayai dana Pilkada Tahun 2024 berdasarkan rapat antara Pemerintah Daerah, Halut DPRD dan Kementerian serta surat yang dikirimkan kepada Presiden untuk mendesak Pemerintah Provinsi Malut Pemerintah menyalurkan dana pilkada kepada kedua penyelenggara pemilu tersebut rupanya bertolak belakang.

Sebab, dana yang telah direalisasikan oleh Pemerintah Provinsi.

Alasannya. DBH yang semula kurang lebih 54 miliar, disinyalir hanya tersisa 11 miliar lebih. Sebab, pembayaran DBH yang sudah direalisasikan tidak digunakan untuk membiayai tahapan Pilkada. Sebab, hingga saat ini Bawaslu dan KPU belum menerima seluruh dana Tahap 1 sebesar 40 persen yang seharusnya dibayarkan. Dimana sumber dananya hanya mengharapkan DBH yang bersangkutan.

Diketahui saat ini dana Pilkada yang sudah di salurkan sebesar kurang lebih 9,5 Miliar. Diantaranya 7,5 Miliar untuk KPU dan 2 Miliar untuk Bawaslu.

Kaban Kesbangpol Halut Anwar Kabalmay ketika dikonfirmasi terkait dejgan sisa DBH yang tidak cukup untuk membiayai pilkada menuturkan. Dari hitungan anggaran dari DBH secara keseluruhan tentu masih bisa membiayai dana Pilkada. Sebab, tunggakan DBH tahun 2022 dan 2023 masih tersisa kurang lebih 35 Miliar.

“DBH 2022 dan 2023 masih tersisa kurang lebih 35 milyar. Ini tentu belum termasuk dengan DBH triwulan I dan triwulan II tahun 2024, yang mudah-mudahanan secepatnya dapat segera ditetapkan oleh Pemprov melalui SK Gubernur agar bisa di bayarkan.”cetus Anwar.

Dia bilang, dana yang sebelumnya telah disalurkan sebesar 9,5 miliar rencananya akan di distribusikan lagi di pekan depan sebesar 5,5 Miliar.

“Senin nanti akan disalurkan tambahan ke KPU 2,5 M, dan kepada Bawaslu 3 M. Saat ini kita masih prioritaskan untuk KPU & Bawaslu, apalagi ada tambahan 65 TPS, jadi yg semula 282 TPS sekarang menjadi 347 TPS,” jelas Anwar.

Disentil untuk dana pengamanan untuk TNI/Polri Anwar menyebutkan bahwa dana yang diperuntukkan kepada Polres dan Kodim direncanakan penyalurannya pada bulan Septembersampai dengan November 2024. (**)