TERNATE- Pj. Gubernur Maluku Utara Drs. Syamsuddin Abdulkadir,M.Si membuka dengan resmi kegiatan Rakorda Pembangunan Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak tahun 2024 yang dilaksanakan oleh Dinas Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak Provinsi Maluku Utara di bawah Kementrian PPPA RI, bertempat di Hotel Batik, Selasa (21/05/24).
Dalam mengawali sambutannya Pj. Gubernur mengatakan bahwa ketidaksetaraan gender yang masih luas membuat perempuan dan anak, apalagi anak perempuan masih sangat rentan terhadap kekerasan.
Dikatakan beliau, bahwa Pemerintah berkomitmen melindungi perempuan dan anak sesuai arahan Presiden untuk menyelesaikan Lima isu prioritas perempuan dan anak selama periode 2020-2024, yang salah satu diantaranya adalah penurunan kekerasan terhadap perempuan dan anak.
Pj. Gubernur melanjutkan, bahwa indikator dan target keberhasilan pembangunan PPPA yang telah ditetapkan dalam RPJMD dan juga Renstra Dinas PPPA Provinsi Maluku Utara, seharusnya juga menjadi indikator dan target keberhasilan perlindungan perempuan dan anak di seluruh wilayah.
Untuk itu lanjut Syamsuddin, Rakorda tahun ini yang mengambil tema” Sinergi Pusat dan Daerah Mewujudkan Perempuan Mandiri dan Ramah Anak,” karena melalui sinergitas inilah kita dapat mencapai tujuan bersama, yaitu Maluku Utara yang aman bagi perempuan dan anak.
Pj. Gubernur mengingatkan bahwa tahun 2024 adalah tahun terakhir pelaksanaan RPJMD tahun 2020-2024, maka dibutuhkan upaya percepatan dalam mencapai sasaran dan target pembangunan Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak.
Mengakhiri sambutannya, Pj. Gubernur berharap Rakorda ini dapat menghasilkan rekomendasi yang kuat serta perencanaan program dan kegiatan yang strategis juga sinergis, namun juga harus ditindak lanjuti dan diimplementasikan bersama.
Rakorda Pembangunan PPPA ini dilakukan secara offline dengan peserta diperkirakan sebanyak 80 orang yang terdiri dari Para Nara sumber, Kepala Bappeda Provinsi Malut, Kepala Balitbangda Provinsi dan Kabupaten/Kota, Kepala OPD terkait, Kadis DP3A Kabupaten/Kota se-Maluku Utara, Perwakilan Organisasi Perempuan, Akademisi Perempuan, Instansi terkait Di Provinsi Maluku Utara, serta Forum Anak Provinsi Maluku Utara, turut juga dihadiri oleh Ketua Tim Penggerak PKK Provinsi Maluku Utara Ibu Darmawati Syamsuddin.
Sementara itu, Kadis DP3A Provinsi Maluku Utara Hj. Musrifah Alhadar,S.Pi.,M.Si dalam laporannya menyampaikan bahwa kegiatan Rakorda ini berlangsung selama 2 hari efektif dengan bentuk penyelenggaraan diskusi panel interaktif, penyampaian program dan capaian, dan perumusan rencana aksi percepatan pencapaian target pembangunan Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak di pusat daerah dan ditutup dengan rencana aksi serta penandatanganan Komitmen Rakorda Pembangunan PPPA Maluku Utara tahun 2024.
Musrifah menjelaskan bahwa Rakorda Pembangunan PPPA tahun 2024 bertujuan untuk memperkuat komitmen mewujudkan pemberdayaan perempuan dan perlindungan anak dengan melakukan identifikasi tantangan, solusi, dan capaian di Provinsi, Kabupaten/Kota, Memastikan integrasi, sinkronisasi dan sinergi kebijakan, program dan sumber pendanaan untuk pemberdayaan perempuan dan perlindungan anak di provinsi Maluku Utara dan Kabupaten/Kota serta mekanisme monitoring dan evaluasi secara bersama dan berkelanjutan, serta menyepakati rencana aksi bersama percepatan pencapaian target pembangunan Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak tahun 2024 di Maluku Utara melalui Pemda Provinsi, Pemda Kabupaten/Kota dan pemangku kepentingan lainnya.
Musrifah berharap dengan Rakorda ini, dapat tersampaikan laporan hasil evaluasi kinerja program PPPA yang dilaksanakan di Kabupaten/ Kota, laporan capaian DAK Non Fisik PPPA serta dapat tersebarkan program/ Kegiatan PPPA yang sudah dilakukan di kabupaten/Kota, serta Rencana Aksi Percepatan Pencapaian target Pembangunan PPPA.
Dalam kesempatan itu, Menteri PP dan PA RI yang diwakili oleh Kepala Biro Perencanaan dan Keuangan RI Ibu Destri Handayani mengatakan bahwa Pemerintah pusat melalui kementerian P3A memiliki komitmen untuk mewujudkan pemberdayaan perempuan dan perlindungan anak sesuai arahan Presiden untuk menyelesaikan Lima isu prioritas perempuan dan anak selama periode 2020-2024.
Beliau menambahkan harus ada sinergi satu sama lain untuk memastikan kita berada dalam satu arah dan tujuan bersama,saling memberi masukan antar pusat dan daerah itu sangat menentukan, pungkasnya. (ADPIM)
