Perwakilan Kementerian Keuangan Provinsi Maluku Utara, mengungkapkan kondisi dan isu global yang perlu menjadi perhatian, mulai dari tekanan dan ketidakpastian pada perekonomian yang disebabkan oleh eskalasi konflik dan perang di beberapa negara
Kepala Perwakilan Kementerian Keuangan Provinsi Maluku Utara, Tunas Agung Jiwa Brata di Ternate, Rabu mengatakan, melemahnya pertumbuhan ekonomi global dan kerentanan rantai pasok dan harga komoditas cenderung fluktuatif dengan ketidakpastian yang masih tinggi.
Meskipun demikian, hingga Februari 2024, aktivitas ekonomi domestik terjaga baik Inflasi domestik terkendali, namun kenaikan harga pangan perlu diantisipasi.
Sedangkan, untuk kinerja fiskal regional Maluku Utara, sampai dengan Februari 2024, kinerja APBN dan APBD berada pada posisi yang cukup memuaskan.
Pada sisi APBN, pendapatan negara terealisasi sebesar Rp856.40 miliar (17,104 dan target) dan mengalami kenaikan sebesar 57.99”c (yoy) dengan kontribusi utama kenaikan pendapatan masih berasal dan Pajak Penghasilan (PPh) Non Migas Sejalan dengan pendapatan negara, belanja negara juga mengalami kenaikan sebesar 25.349 (yoy) atau terealisasi sebesar Rp2.441.26 Miliar (13,654 dari pagu belanja).
Sebab, dengan tumbuhnya realisasi belanja didorong oleh kenaikan Belanja Pemerintah Pusat. tepatnya belanja barang dan kenaikan realisasi Transfer Ke Daerah pada Dana Bagi Hasil (DBH)
Selain itu, per Februari 2024, TKD telah disalurkan sebesar 16.894 dan pagu Pada penyaluran TKD terdapat beberapa isu strategis yang muncul, diantaranya terkait dengan penyaluran dana desa, dimana dan 9 Pemda penerima dana desa di Provinsi Maluku Utara, per 26 Maret 2024, 6 Pemda sudah terdapat penyaluran dana desa Tahap I.
Tak hanya itu. terdapat isu terkait dengan 7 dari 11 Pemda yang telah melakukan Rekonsiliasi Pajak Pusat Semester Il tahun 2023 sebagai syarat salur DBH Pajak Triwulan | dan Tnwulan II TA 2024.
Dirinya menyebut, isu strategis terkait TKD lainnya yaitu terkait penyaluran Dana Alokasi Umum (DAU), dimana hingga saat ini Pemerintah Provinsi Maluku Utara belum mendapatkan rekomendasi penyaluran DAU Block Grant bulan Februari dari DJPK.
Selain itu, berdasarkan KMK Nomor 1/KM.7/2024, terdapat penundaan DAU Block Grant Bulan Februari pada Kabupaten Halmahera Utara karena tidak disampaikan data/informasi keuangan daerah. Penundaan DAU ini telah dibayarkan pada bulan Maret.
“Berlanjut ke APBD, per akhir Februari 2024, pendapatan dan belanja daerah menunjukkan kondisi yang positif. Realisasi pendapatan daerah tercatat sebesar Rp1.956,48 Miliar atau sebesar 14,26X dan target, naik 26.006 (yoy) yang didominasi oleh komponen dana transfer. Sama seperti pendapatan daerah, belanja daerah realisasinya juga mengalami peningkatan,” katanya. (**)
