TERNATE,PM – Dinas Perbubungan provinsi Maluku Utara akan melakukan pengawasan dan penertiban terhadap armada angkutan penyebrangan Fery yang melayani arus penumpang dan barang di daerah Maluku Utara.
Karena Maluku Utara terdapat 805 pulau dan sebagian besar pulau berpenghuni, sedangkan akses masih terputus, dengan kehadiran Fery dan kapal tol laut dapat berikan motivasi bagi pelaku ekonomi untuk bersaing yang sehat dapat terlayani.
Kadis Perhubungan provinsi Maluku Utara, Imran Yakub yang ditemui wartawan Publikmalutnews, di kediaman Selasa, (27/2/2024) mengatakan, belum lama ini telah melakukan silaturahmi dengan salah satu Direktur Kementrian Perhubungan , ternyata mendapat sambutan baik.
Perhatian pemerintah pusat dalam hal ini Kementrian Perhubungan terhadap kepentingan daerah cukup besar ,bahkan ada beberapa daerah terpencil yang sampai saat ini belum tersedianya dermaga sehingga mengalami kesulitan bagi kapal kapal yang menyinggahi pelabuhan terutama kapal tol laut yang melayani arus penumpang dan barang terpaksa harus berlabuh.
Sedangkan Pemerintah pusat sesuai dengan program sangat mendukung pembangunan dermaga di setiap daerah , asalkan pemerintah daerah dapat menyediakan lahan untuk dibangun dermaga,sehingga dapat memudahkan alur masuk/ keluarnya kapal, guna mendukung kelancaran arus penumpang dan barang .
Kata Imran , dari hasil silaturahmi dengan Kementerian Perhubungan telah dilaporkan kepada Gubernur Maluku Utara M..Al Yasin Ali, sehingga petunjuk beliau dalam waktu dekat segera melakukan koordinasi dengan beberapa pemda kabupaten/kota di Maluku Utara.
Selain itu. menurut Imran ,masih terdapat bagi pemilik kapal motor yang melayani antar pulau sering lalai, dimana alat keselamatan penumpang berupa pelampung yang di sediakan tidak sesuai dengan jumlah kapasitas penumpang.
Hal ini sering terjadi, dimana motoris angkut penumpang sudah melebihi kapasitas sehingga tidak terkontrol lagi, seperti kejadian pelayaran dari Ternate menuju Makian seorang penumpang yang jatuh ke laut tanpa sepengetahuan motoris.
Dalam waktu dekat ini di rencanakan akan datangkan kapal cepat khusus untuk melayani para PNS dari Ternate menuju Sofifi PP, bagi PNS yang tidak menggunakan pakaian dinas tidak di izinkan untuk naik,”tutur.
Lanjut Imran ,bahwa PNS wajib bertempat di Sofifi , akan tetapi fasilitas perumahan dinas yang di sediakan pemerintah daerah belum secara keseluruhan dapat menampung .
Sedangkan sebagian besar PNS masih berada di Ternate dan Tidore,sehingga perlu disediakan kapal cepat guna mendukung masuk kerja PNS tepat waktunya.
“Untuk sementara ini masih menunggu pengurusan administrasi dokumen kapal, bila selesai dalam waktu dekat kapal cepat sudah dapat melayani para PNS,”ungkapnya. (**)
