TERNATE- Badan Pengawas Pemilu (Bawaslu) Maluku Utara intensif melakukan pengawalan, terutama dalam mendistribusian logistic pemilu ke berbagai daerah yang minim infrastruktur di kawasan Tertinggal, Terdepan dan Terluar (3T).
Komisioner Bawaslu Malut, Rusli Saraha seperti dilansir ANTARA, Kamis (1/2/2024) mengatakan, Bawaslu Malut akan melakukan pengawasan dan pengawalan, terutama saat pendistribusian logistik pemilu di daerah yang masuk Kawasan 3T.
“Kami telah indentifikasi kawasan rawan pemilu akan terus dilakukan mulai dari lokasi TPS yang secara geogratif yang berada di Kawasan 3T dan infrastruktur yang minim seperti fasilitas listrik dan internet tidak baik,” kata Rusli Saraha.
Sehingga, data kemudian dilakukan penggandaan secara manual dan dilakukan melalui teknologi sirekap yang akan dikirim data hasil penghitungan ke saksi maupun pengawas yang berada di tingkat TPS.
Apalagi, kata Rusli, pengawasan satu TPS ditempatkan satu orang pengawas, sehingga bisa menekan angka kecurangan yang dilakukan oknum-oknum tertentu.
Menurut Rusli, politik uang dan netralitas Aparatur Sipil Negara (ASN) Provinsi Malut berada pada posisi pertama paling rawan, sehingga data ini menjadi dasar terutama Bawaslu Malut untuk perkuat Langkah-langkah preventif, koordinasi bersama penyelenggara pemilu, imbauan dan sosialisasi ke peserta pemilu mulai dari tahapan kampanye hingga pungut hitung.
Oleh karena itu, pihaknya menggelar training of trainers (TOT) terhadap saksi peserta pemilu terhadap seluruh Bawaslu kabupaten/kota hingga di tingkat kecamatan, karena sumber kecurangan yang biasanya terjadi pada integritas penyelenggara pemilu mulai dari KPU hingga KPPS dan Bawaslu provinsi hingga ke tingkat pengawas kelurahan/desa.
Bahkan, Rusli menyatakan, pihaknya juga mengantisipasi jangan sampai ada suap dari peserta pemilu ke penyelenggara, tentunya merusak pemilu yang demokratis dan berkualitas di Malut, ini menjadi ikhtiar dari Bawaslu Malut, karena semua pihak menginginkan pemilu yang jujur dan berkeadilan.
Sementara itu, Komisi Pemilihan Umum Provinsi Maluku Utara sebelumnya mendistribusikan logistik Pemilu berupa lima jenis surat suara yaitu Pilpres, DPD-RI, DPR-RI, DPRD Provinsi dan DPRD Kabupaten Kota dengan jumlah surat suara untuk Maluku Utara sebanyak 4.875.200 lembar.
Seperti diketahui, Daftar Pemilih Tetap (DPT) untuk pemilu serentak tahun 2024 di Malut sebanyak 953.978 pemilih dengan rincian 490.478 pemilih laki-laki dan 463.500 pemilih perempuan
Di tempat terpisah, Wakapolda Malut Brigjen Pol Samudi, meminta seluruh jajarannya di kabupaten/kota di Malut Bersama-sama penyelenggara pemilu untuk intensif mengawasi dan mengawal proses distribusi logistik Pemilu tahun 2024.
“Salah satu fokus utama kami adalah pengamanan dan pengawalan logistik kotak suara untuk memastikan kelancaran proses pemilihan,” kata Wakapolda Malut.
Dirinya menegaskan, pentingnya upaya pencegahan agar kotak suara tidak hilang atau rusak selama penyimpanan di kantor KPU atau Gudang KPU.
“Tingkatkan pengamanan di kantor KPU atau Gudang KPU untuk mencegah kejadian tidak diinginkan seperti pencurian atau pengrusakan kotak suara,” kata Wakapolda.
Brigjen Pol Samudi juga menyoroti pentingnya pemeriksaan kualitas gudang di setiap lokasi. Gudang yang bocor atau rusak dapat membahayakan kotak suara yang disimpan di dalamnya.
Selain itu, Wakapolda menekankan larangan bagi anggota Polri untuk masuk ke gudang logistik atau membuka gudang kotak suara tanpa sepengetahuan anggota KPU.
Dalam upaya meningkatkan keamanan, Brigjen Pol Samudi memerintahkan pemasangan CCTV di gudang logistik KPU oleh masing-masing Polres. (ant)
Discussion about this post