TERNATW,PM-Kepala Dinas Pendidikan dan Kebudayaan Provinsi Maluku Utara, Imran Yakub menyatakan, Kepala Sekolah (Kepsek) tidak konsisten terhadap kebijakan Kemendikbudriset akan dievaluasi.
“Apakah kebijakan itu sesuai atau tidak, jangan sampai di kemudian kebijakan pusat dan pemerintah daerah ternyata sudah tidak mis lagi di kabupaten/kota, sehingga kita butuh ada kesamaan presepsi di dalam mendukung kebijakan pemerintah pusat, kata Imran saat melakukan kunjungan kerja di pulau Makian, Sabtu, (16/12).
Kuker orang nomor satu di dinas pendidikan bersama beberapa Kabid untuk mengetahui sekolah yang telah menjalankan kebijakan pemerintah pusat maupun pemerintah daerah .
Kepala Dinas Pendidikan provinsi Maluku Utara ,Imran Yakub dalam keterangan kepada Publikmalutnews di kediaman BTN kecamatan Ternate Tengah ,kota Ternate mengatakan , untuk mengetahui sejauh maña sekolah telah melaksanakan kebijakan Kemendikbudristek tentang “Merdeka Belajar”.
Apabila ada sekolah yang tidak konsisten menjalankan kebijakan Mendibudriset dan kebijakan pemerintah daerah akan di evaluasi . Tidak ada kepentingan lain , evaluasi yang dilakukan hanya masalah kinerja dan mutu pendidikan.
Selain itu, bagi kepala sekolah yang kurang bagus ,dimana saat menjabat kondisi sekolah jalan di tempat ,karena kurang inovasi tentu menjadi penilaian kinerja dan bisa saja di ganti,” kata Imran.
“Kepala sekolah yang menjabat diatas 10 tahun jenuh ternasuk para guru ,sehingga mereka butuh nuansa baru. Apalagi Kepala sekolah yang merasa sebagai raja kecil hanya berada di ruangan tanpa mengajar. Pada hal kepala sekolah merupakan tugas tambahan ,sedangkan tugas pokok ada mengajar.
Kata Imran Yakub ,bahwa Dinas Pendidikan terus melakukan evaluasi dan mengawal kurikulum Merdeka Belajar dengan menggerakan seluruh jajarannya. (**)
