TOBELO- Penanganan Kasus dua kasus Korupsi yang ditangani oleh Kejaksaan Negeri Halmahera Utara diantaranya Dugaan Kasus Korupsi Gaji Fiktif Satpol PP dan SPBN hingga saat ini menuai sorotan dari Akademisi Hukum Unhena Gunawan Hi. Abas
“Kasus ini yang saya tahu sudah naik status dari penyelidikan ke penyidikan sejak beberapa bulan lalu waktu Kasi Pidsus Eka Hayer masih bertugas di Kejari Halut. Tetapi, sampai saat ini belum ada perkembangan kasus yang dimaksudkan untuk penetapan tersangkanya”. Jelas Gunawan
Menurut Gunawan, Kasus tersebut peningkatan statusnya dilakukan sejak Maret 2023 lalu. Hanya saja belum ada perkembangan untuk ditetapkan tersangkanya, jika memang terkendala pada hasil audit tentu komunikasi intens antara Kejari Halut dan pihak Ahli harus dilaksanakan agar secepatnya ada titik terang kasus yang merugikan keuangan daerah dengan nilai miliaran rupiah.” Hingga penghujung tahun 2023 belum ada penetapan tersangka 2 kasus yang telah ditingkatkan statusnya. Kami berharap ada kejelasan kasus yang merugikan negara dengan jumlah besar tersebut”. Jelansya
Diketahui kasus Pembayaran Gaji Fiktif pada Dinas Satpol PP Halut setelah naik status, perkembangannya 7 orang saksi telah diperiksa dan telah memperoleh
dokumen yang berkaitan dengan Dugaan Tindak Pidana Korupsi manipulasi
dan Mark Up pada Pembayaran Gaji Personel Fiktif Dinas Satpol PP
Kabupaten Halmahera Utara Tahun Anggaran 2019 dan tahun Anggaran
2022 sebesar Rp. 2.000.000.000.
Dari hasil penyelidikan telah telah ditemukan 2 (dua) alat bukti dalam Pembayaran Gaji Fiktif, Pengadaan Baju Dinas dan Pembayaran Uang Makan pada Pegawai Dinas Satpol PP dan di tanggal 27 Maret 2023 Kejaksaan telah meningkatkan status penanganan perkara ke Tahap Penyidikan.
Sementara kasus lain seperti Penanganan Perkara Penyaluran BBM Subsidi pada UPTD Dinas Kelautan dan Perikanan Provinsi Maluku Utara juga tidak luput dari bidikan Kejari Halut dimana 12 orang saksi dan telah diperiksa berkaitan dengan Dugaan Tindak Pidana Korupsi Manipulasi Penyaluran Bahan Bakar Minyak (BBM) Subsidi pada Unsur Pelaksana Teknis Dinas (UPTD) Kelautan dan Perikanan
Provinsi Maluku Utara Tahun 2021 dan Tahun 2022 sebesar Rp.
1.728.000.000,-. Dalam proses penyelidikan telah ditemukan fakta terkait adanya
manipulasi penyaluran Bahan Bakar Minyak (BBM) Subsidi dengan adanya
penerbitan Surat Rekomendasi fiktif oleh oknum pada UPTD Dinas Kelautan
dan Perikanan Provinsi Maluku Utara. Ditemukan 2 (dua) alat bukti
dalam Penyelidikan dan tim Penyidik Kejari juga telah meningkatkan status perkara ke penyidikan pada tanggal 27 Maret 2023. (**)
