WEDA,MPe– Bagian ekonomi dan pembangunan Setda kabupaten Halmahera Tengah mengelar rapat evaluasi dengan pihak terkait perkembangan ekonomi yang ada di halteng di ruang rapat bupati pada Rabu (01/11/2023) kemarin.
Kabag Ekbang Nurlela Samad mengatakan, rapat evaluasi perkembangan ekonomi dengan pihak terkait yang menghasilkan resolusi rekomendasi aksi Halmahera Tengah.
Berdasarkan pokok-pokok pikiran diatas, dirumuskan beberapa resolusi rekomendasi aksi, sebagai Berikut : Merumuskan Model Pembangunan Kolaborasi (Babari) antar Organisasi Perangkat daerah, Pemerintah Desa, Badan Usaha Milik Desa, Dunia Usaha dan masyarakat dalam pembangunan ekonomi inklusif.
Lanjutnya, rangkaian kegiatan perdagangan dalam meningkatkan nilai tambah bagi masyarakat, baik dari sisi pendapatan dan pengeluaran untuk mengatasi kemiskinan pedesaan.
Menyelenggarakan kegiatan usaha secara bersama antar Pemerintah Daerah dan Pemerintah Desa melalui unit usaha dalam bentuk BUMD dan BUM Desa,” katanya.
Menyusun Program Halmahera Satu Harga, melalui unit usaha Fagogoru Mart, menyusun model kerjasama kolaborasi dalam penyediaan Fagogoru Mart di Halmahera Tengah.
Pemerintah Daerah, dalam menyusun Program Pembangunan Tahun 2024, dengan menetapkan Prioritas Pembangunan Daerah salah satu diantaranya Halmahera Tengah Satu Harga, melalui Fagogoru Mart, yang dilakukan dengan beberapa kegiatan sebagai berikut.
Penyertaan Modal ke BUMD sebagai pusat Distribusi dan Supplyer barang konsumsi warga Halmahera Tengah, Menyusun Peta Jalan Halmahera tengah Satu Harga, dengan melibatkan seluruh komponen Masyarakat dalam pengembangan Fagogoru Mart.
Menyediakan dasar hukum pelaksanaan program melalui Peraturan Daerah Halmahera Tengah Satu Harga di sertai peraturan lainnya sebagai petunjuk teknsi pelaksanaan kegiatan Fagogoru smart.
Pemerintah Desa, dalam pengembangan Fagogoru Mart, bersedia mendukung pelaksanaan kegiatan di maksud dengan langkah-langkah sebagai berikut :
1.Penyertaan Modal ke BUM Desa untuk membentuk Fagogoru Mart di setiap desa
2.Melakukan musyawarah desa bersama BPD dalam membentuk BUM Desa bersama, dalam mendukung Program Halmahera Tengah Satu Harga.
3.Menjadikan BUM Desa sebagai pusat kegiatan ekonomi desa, yang melibatkan pelaku usaha di Tingkat desa dalam pengembangan ekonomi desa.
Kerja sama antara komponen pelaku program halmahera tengah satu harga bum desa :
1.BUM Desa yang bersedia penyertaan modal 100 juta untuk mendapatkan hibah usaha Fagogoru Mart.
2.Fagogoru Mart yang dikelola BUM Desa di bawah pengawasan Ekbang selama 3 tahun.
3.Ekbang tahun pertama melakukan pendampingan manajemen usaha, tahun kedua menyerahkan manajemen usaha ke BUM Desa, ekbang fungsi pengendalian, pemantauan dan pendampingan, Tahun ketiga pengawasan, yang dilanjutkan dengan penyerahan full pengelolaan ke BUM Desa.
Disperindag :
1.Memastikan hak pemanfaatan Pasar Fidi.
2.Gudang di area pelabuhan.
3.Meminta dukungan menyampaikan ke Dirjen Perdagangan Dalam Negeri untuk pembangunan pasar di alihkan ke pembangunan BUM Desa Mart di setiap kecamatan sebagai pusat distribusi barang dikecamatan.
Dinas Pemberdayaan Masyarakat Desa :
1.Memastikan semua desa melakukan penyertaan modal ke BUM Desa di tahun 2024, minimal 300 Juta perdesa untuk disiapkan Fagogoru Mart di seluruh desa.
2.Memastikan kelembagaan BUM Desa seluruh desa sudah di sahkan oleh kemenkumham.
3.Bersama DPRD menyelesaikan Perda Halteng Satu Harga.
4.Mengawal musyawarah desa untuk pembentukan BUM Desa bersama di tingkat Kabupaten Halmahera Tengah.
DPRD Kabupaten Halmahera Tengah :
1.Memastikan pembahasan ranperda Halteng Satu Harga.
2.Memastikan jalin kerjasama dengan pemerintah daerah lain untuk kelancaran distribusi barang ke Halteng.
3.Mengkomunikasikan dengan kementerian terkait dalam mendukung Halteng Satu Harga.
4.Memastikan dukungan anggaran pelaksanaan Halteng Satu Harga.
Dinas Perhubungan :
1.Membantu mengkomunikasikan dengan PT Pelni terkait jalur tola laut dan kapasitas muatan, dengan dukungan data bongkar muat barang di pelabuhan Weda.
2.Gudang Rumah Kita milik PT PELNI melalui dukungan lahan.
3.Membantu mengsosialisaiskan tol laut dalam skema on-line.
4.Dukungan pemetaan distribusi barang dan sistem logistik di setiap desa.
5.Alat transportasi untuk dukungan mobilitas barang.
6.Jumlah asset tersedia milik Pemda baik transportasi darat maupun laut.
Bappelitbangda :
1.Memastikan program Halteng Satu Harga dalam RKPD dan KUA PPAS.
2.Menempatkan Haltent satu harga sebagai prioritas tahun 2023 melalui konsep kolaborasi (Babari).
Dinas Pertanian :
1.Jumlah komoditi yang di produksi di wilayah Halteng.
2.Desa produksi pangan, perkebunan dan peternakan.
3.Data perkembangan produksi dan model kerjasama petani dan Fagogoru Mart sebagai Etalase pemasaran.
Dinas perikanan :
1.Jumlah nelayan, fasilitas dan produksi.
2.Model kerjasama nelayan dan Fagogoru Mart.
Inspektorat :
Untuk menjamin akuntabitas kerjasama ekbang dan BUM Desa, di bawah pengawasan inspektorat Melalui :
1.Pembuatan WA Group Halteng Satu Harga.
2.Semua informasi kegiatan di sampaikan di wa Group yang adminnya oleh inspektorat.
3.Menyusun bentuk kerjasama yang efektif antar pihak dalam pengelolaan Fagogoru Mart.
4.Membantu memberikan arahan dan pengendalian dalam kerjasama baik antar pemerintah maupun antar bisnis.
BPKAD :
1.Membantu melakukan penyesuaian DPA dan atau mengarahkan model belanja yang tersedia dalam Dipa dan kebutuhan menyelesaikan program Halteng Satu Harga.
2.Membantu mengidentifikasi asset yang dapat dimanfaatkan dalam program Halteng Satu Harga.
3.Membantu menyusun penganggaran yang terintegrasi antar APBD dan APB Desa dalam mendukung Halteng Satu Harga.(ril)
Discussion about this post