WEDA,MPe – Direktorat intelkam Polda Maluku Utara menyelenggarakan diseminasi dan bimbingan teknis dalam rangka Implementasi Krsna Kieraha dengan pemerintah Maluku Utara yang di laksanakan di kabupaten Halmahera tengah bertempat diaula polres halteng pada Jumat (6/10/2023).
Kegiatan tersebut dilakukan Direktur Intelkam Polda Malut, Kombes Pol. Hadi Wiyono selaku projec leader proper PKN 1 bentuk tim efektif Krsna Kieraha. Hadi Wiyono merupakan peserta pelatihan kepemimpinan nasional LAN RI angkatan 58.
Wadir Intelkam Polda Malut, AKBP Andri Hariyanto mengatakan, berkaitan dengan Analisa tersebut Bapak Direktur Intelkam Polda Malut ingin menuangkan dalam proper PKN 1 ini ingin mewujudkan suatu sinegritas kolaborasi untuk mempercepat penanganan dalam pemilihan umum.
Banyak informasi yang di berikan kepada masyarakat oleh kita semua dan akhirnya bisa dapat mencegah perkembangan artinya kita dapat mencegah permasalahan yang lebih sebelum membesar,” ungkap Andri Hariyanto, pada pembukaan.
Lanjutnya, kami yakin baik dari Bawaslu dari KPUD, TNI, Bhabinkamtibmas, kepala Desa semua masing-masing punya laporan ke atas terhadap satunya atau pimpinannya melalui pemegang aplikasi baik dari aplikasi yang menggunakan hp telegram.
Dengan adanya kegiatan ini berharap agar nantinya hasil ini bisa di gunakan oleh kita semua baik dari pemimpin – pemimpin staf holder yang ada di provinsi maupun yang ada di Kabupaten,” cetus mantan Kapolres halteng.
Mari kita bersama – sama mendapatkan informasi yang sama dan sama-sama merembuk dan berkolaborasi dapat menyelesaikan permasalahan tersebut secarah cepat, tempat dan tuntas.
Terkadang permasalah itu tidak sesuai dengan tugas fungsi kita tetapi akan mempengaruhi jalanya Pimilu yang akan di laksanakan, kita tau namun ini bukan fungsi kita akan tetapi kita akan melaporkan melalui jalur kita,” katanya.
Itulah kenapa Bapak Direktorat Intelkam sangat tertarik dengan aplikasi ini tertarik dengan aplikasi ini supaya dapat jalannya pemilu tahun 2024,” tambahnya.
Kabag Ops Res Halteng, AKP Andri idrus N. A Colong memaparkan petaha konflik memaparkan tingkat kerawanan Sejarah konflik pemilukada dikabupaten Halteng di tahun 2012- 2017.
“Polres Halmahera Tengah akan melakukan penambah personil BKO Brimob,” katanya.
Terpisah ketua KPUD Halteng, Bahri Hasbullah S.Sos mengatakan, dasar Hukum undang – undang tahapan dan Jadwal KPUD no. 3 Tahun 2022 tengah tahapan dan Jadwal penyegaran pilihan umum tahun 2024.
Pasal 3 perencana program dan anggaran serta penyusunan peraturan pelaksanaan penyelenggara pemilu serta pemutakhiran data pemilih dan penyusunan daftar pemilih,” katanya.
Pendaftar dan verifikasi peserta pemilu, penetapan peserta pemilu, penetapan jumlah kursi dan penetapan daerah pemilihan, Pencalonan.
“Masa Kampanye Pemilu, masa Tenang, pemungutan dan perhitungan suara, penetapan dan pengucapan sumpah janji,” tambahnya.
Pemuktakhiran data Pemilih dan penyusunan daftar pemilih KPUD no 07 Tahun 2022 sebagai mana diubah menjadi PKPU nomor 07 Tahun 2023 tentang penyusunan daftar pemilih dalam penyelenggaraan pemilihan umum dan sistem informasi data Pemilih.
Penyusunan bahan daftar pilihan, penyusunan DPS, penyusunan DPSHP, penyusunan DPT, penyusunan DPTd dan DPK, penyusunan daftar pemilih,” ungkapnya.
Penetapan jumlah kursi dan daerah pemilihan PKPU Nomor 06 Tahun 2022 tengah penataan daerah Pemilihan dan alokasi Kursi, penataan daerah pemilihan dan alokasi kursi.
Penerimaan data agregat kependudukan perkecamatan, pencermatan data Wilayah dan peta wilayah, penetapan jumlah kursi anggota DPRD Kabupaten.
Pelaksanaan penyusunan rancangan penataan Dapil, pencermatan rancangan penataan dapil, konsultasi dengan DPRD, penataan dapil alokasi kursi.
Dengan adanya industri di daerah Kabupaten Halmahera Tengah rini maka meningkatkan jumlah DPT.
Ketua Bawaslu Halteng, Bahri Hasbullah S.Sos dalam paparannya menyampaikan, indeks kerawanan pemilu tahun 2024.
Devinisi kerawanan pemilu segala Hal yang berpotensi mengganggu atau menghambat, proses pemilu yang demokrasi,” katanya.
Tujuan memetaka Potensi kerawanan di Kabupaten halmahera tengah di 10 kecamatan terdiri 61 Desa.
Melakukan proyeksi dan deteksi dini terhadap potensi pelanggaran pemilu dan pemilihan, Menjadi basis untuk program pencegahan dan pengawasan tahapan pemilu dan pemilihan,” cetusnya.
Dimensi dan sub dimensi IKP, konteks sosial dan politik keamanan, otoritas penyelenggara pemilu, otoritas penyelenggara negara dan penyelenggaraan Pimilu.
Hal memilih pelaksanaan kampanye, pelaksanaan pengumutan suara, ajudikasi dan keberatan pemilu, pengawasan pemilu, kontestasi,” tambahnya.
Kampanye calon, partisipasi pemilih, partisipasi kelompok Masyarakat, kerawanan Provinsi Maluku Utara perdimensi IKP.
Konteks sosial dan politik tertinggi terjadi pada konteks subdimensi keamanan dan penyelenggara negara, penyelenggara pemilu relatif tinggi terjadi pada konteks Hal memilih, pelaksanaan pemutan suara, ajudikasi dan keberatan, kontestasi tertinggi terjadi pada konteks kampanye calon, prtisipasi,” tambahnya.(ril)
Discussion about this post