TERNATE, MPe — Majelis Hukum dan Hak Asasi Manusia (HAM) Pimpinan Wilayah Muhammadiyah (PWM) Maluku Utara (Malut) membentuk tim investigasi guna mengungkap dugaan Ijazah palsu Bupati Halmahera Selatan Hi. Usman Sidik yang belakangan menjadi perdebatan publik.
Pembentukan tim investigasi ini melalui rapat kerja Majelis Hukum dan HAM PWM Malut yang dipimpin langsung Ketua Majelis Hukum dan HAM PWM, Drs Amin Bendar SH. Minggu, (10/9/2023).
Rapat yang juga dihadiri oleh Wakil Ketua Majelis Hukum dan HAM PWM Malut, Dr Aji Deni tersebut, Burhan Ismail ditunjuk oleh Dr. Aziz Hakim sebagai Ketua tim investigasi dan Hendra Kasim SH. MH sebagai sekretaris tim investigasi.
“Tim bentukan Majelis Hukum dan HAM ini akan menelusuri (dugaan) ijazah milik Bupati Halsel (Halmahera Selatan) Hi. Usman Sidik,” kata Sekretaris tim investigasi, Hendra Kasim dalam keterangan resminya yang diterima media ini.
Lanjut dia, pembentukan tim investigasi ini juga lantaran Majelis Hukum dan HAM PWM Malut menerima pengaduan dari salah satu Ortom Muhammadiyah yakni Dewan Pimpinan Daerah (DPD) Ikatan Mahasiswa Muhammadiyah (IMM) Malut beberapa waktu lalu.
Hendra juga menegaskan, penelusuran terkait keaslian atau tidaknya ijazah milik Bupati Halsel tak ada tujuan lain, kecuali hanya bermaksud membersihkan nama baik Organisasi Muhammadiyah yang diseret – seret dalam kasus dugaan ijazah palsu milik Hi. Usman Sidik.
“Ini juga bukan bermaksud menzalimi Bupati Halsel tapi untuk membantu memastikan ijazah tersebu asli ataukah sebaliknya,” terangnya.(**).
