TERNATE- Deputi Keluarga Sejahtera dan Pemberdayaan Keluarga (KS/PK) Badan Kependudukan dan Keluarga Berencana Nasional (BKKBN) RI, Nopian Andusti, SE., MT melakukan kunjungan kerja di Provinsi Maluku Utara pada hari Kamis, 10 Agustus 2023.
Dalam kunjungan kerjanya di Bumi Maluku Kie Raha, Deputi KS-PK yang didampingi Kepala Perwakilan BKKBN Provinsi Maluku Utara Nuryamin S. TP, M.M melakukan Dialog interaktif dengan PKB/PLKB Kota Ternate, Tidore Kepulauan dan Halmahera Barat serta Mitra Kerja di Politeknik Kesehatan Kementrian Kesehatan Kota Ternate terkait Kinerja PKB/PLKB dalam tercapainya Program Percepatan Penurunan Stunting di Provinsi Maluku Utara.
Selain itu, Deputi KSPK juga menyarankan kepada PKB/PLKB untuk disampaikan pada penyuluhan setiap calon pengantin yang ingin menikah dianjurkan untuk memeriksa kesehatan mereka.
“Dalam mencegah stunting harus dari hulu dengan mengecek kesehatan calon suami istri dari 3 bulan sebelum melakukan akad nikah, terutama pada wanita, kemudian yang diperiksa diantaranya lengan atas kurus atau tidak, kemudian tinggi badan dan berat badan serta HB melihat apakah dia anemia atau tidak, jika pun ada anemia akan diberikan rekomendasi untuk minum tablet penambah darah selama 90 hari,” Ujar Nopian.
Lebih lanjut, ia mengatakan jika ada hasil maka hasil pemeriksaan tadi dimasukan diaplikasi Elsimil (Elektronik Siap Nikah dan Hamil) dan untuk laki-laki jaga kesehatan tetap prima.
“Dan kami harap para remaja jika ingin menikah harus di usia matang dalam mencegah stunting, dianjurkan menikah usia 21 untuk perempuan dan laki laki 25 tahun,” pungkasnya.
Sementara, Kepala BKKBN Provinsi Maluku Utara Nuryamin, S.TP, M.M berharap dengan hadirnya PKB/PLKB Ternate, Tidore Kepulauan dan Halmahera Barat dapat selalu melakukan penyuluhan yang baik terutama tentang pemeriksakan kesehatan pada masa kehamilan.
“Jadi dijelaksan kepada semua ibu ibu yang hamil untuk diperiksa selama 6 kali dan keluarga yang mau menikah harus diperiksa dulu, lalu dimasukan diaplikasi Elsimil sehingga kita mengetahui dia sudah siap hamil dan melahirkan,” ujar Nuryamin.
Dalam dialog tersebut Ketua Ikatan Penyuluh Keluarga Bercana (IPKB) Elia Amran menyampaikan terkait kendala –kendala yang dihadapi PKB/PLKB di Wilayah Kerja mereka seperti jarak dan wilayah yang susah diakses. Untuk menempuh ke wilayah kerjanya membutuhkan waktu dan biaya yang cukup besar hal ini berbanding terbalik dengan Gaji serta Tunjangan Kinerja yang diperoleh PKB/PLKB. Hal ini ditegaskan juga oleh
“Kami PKB/PLKB mengharapkan ada perhatian dari pemerintah terkait Tunjangan Kemahalan untuk mendorong dan memotivasi PKB/PLKB agar dapat bekerja dengan baik dalam memuwujudkan program Bangga Kencana khususnya percepatan penurunan Stunting”, ujar Elia.
Hal tersebut ditegaskan juga oleh Direktur Politeknik Kesehatan Kementrian Kesehatan Kota Ternate Ridwan Yamko,SKM.,M.Kes bahwa perlu adanya pehatian dari Pemerintah tentang tunjangan Kemahalan guna terlaksana serta lancarnya Program terkhusus pada penanganan Stunting.
“Tunjangan kemahalan itu bukan hanya di Papua saja akan tetapi harus ada di Maluku Utara karena masih banyak juga daerah terpencil yang susah dijangkau dan membutuhkan biaya lebih tinggi” tambahnya. (**)
Discussion about this post