TERNATE- Pemerintah Provinsi (Pemprov) Maluku Utaradiminta untuk fokus memprioritaskan peningkatan kemampuan pemantauan, pengendalian, dan pengawasan di laut sebagai Indikator Kinerja Utama (IKU) pembangunan daerahnya.
“Dukungan konkret dari pemerintah pusat untuk peningkatan kapasitas pengawasan di laut jelas dibutuhkan di Provinsi Malut, karena selain kaya potensi ikan, ancaman tindak pidana perikanan dan kejahatan transnasional merupakan hal yang nyata terjadi dan perlu direspons secara sistemik, mulai dari pengaturan kerangka kebijakan, penyesuaian anggaran, dan penataan kelembagaan PSDKP,” kata Direktur Eksekutif Pusat Kajian Maritim untuk Kemanusiaan, Abdul Halim seperti dilansir ANTARA, Selasa (18/7/2023).
Terlebih lagi, perikanan menjadi faktor penting pertumbuhan ekonomi di provinsi yang kaya sumber daya ikan dan berdekatan secara langsung Filipina di Laut Sulawesi dan zona penangkapan TTC di Samudera Pasifik.
Seperti diketahui, Provinsi Maluku Utara, secara geografis, dikelilingi oleh 800 pulau dan masuk ke dalam 4 wilayah pengelolaan perikanan, yakni WPP-NRI 714, WPP-NRI 715, WPP-NRI 716, dan WPP-NRI 717 yang kaya potensi tuna, tongkol, dan cakalang.
“Selain dihadapkan pada persoalan mendasar, seperti implementasi program perlindungan dan pemberdayaan terhadap 93.017 nelayan yang tersebar di 10 kabupaten/kota sebagaimana dimandatkan oleh Undang-Undang No. 7 Tahun 2016, bongkar-pasang kebijakan perikanan di tingkat nasional juga berpengaruh terhadap upaya menghadirkan tata kelola perikanan yang berkelanjutan, bertanggung jawab, dan menyejahterakan mayoritas nelayan kecil di Maluku Utara,” ujar Halim.
Sehingga, untuk mengkonkretkan hadirnya pengelolaan perikanan tangkap yang berkelanjutan dan menyejahterakan nelayan, Pusat Kajian Maritim untuk Kemanusiaan bekerja sama dengan Ispikani (Ikatan Sarjana Perikanan Indonesia) Provinsi Maluku Utara telah menyelenggarakan diskusi terbatas mengenai Penguatan Pengelolaan Perikanan Tangkap untuk Menyejahterakan Nelayan di Maluku Utara” pada tanggal 8 Juni 2023 di Pelabuhan Perikanan Nusantara Ternate.
“Ada sejumlah rekomendasi konkret dari para pemangku kepentingan perikanan di Maluku Utara yang diorientasikan untuk memperkuat pengelolaan perikanan tangkap yang menyejahterakan nelayan dan terbebas dari praktek destructive dan IUU fishing. Hasil rekomendasi ini akan disampaikan kepada pemangku kebijakan terkait,” kata Halim. (ant)
