KPU Malut Ajukan Usulan Dana Pilkada Sebesar Rp217 Miliar

TERNATE- Untuk Perencanaan Usulan awal Anggaran Pilkada Serentak Tahun 2024 serta Perencanaan Usulan awal Anggaran Pendanaan Bersama, KPU Provinsi Maluku Utara dan KPU Kabupaten/Kota se Provinsi Maluku Utara telah melakukan rapat koordinasi secara bersama untuk pembahasan terkait Perencanaan usulan anggaran Pilkada dan usulan Pendanaan Bersama

Koordinator Divisi Perencanaan Data dan Informasi KPU Provinsi Malut Reni S. Banjar saat dihubungi, Rabu (10/5) menyatakan, pihaknya melakukan rincian sebagai berikut:Provinsi untuk Pagu Full adalah 217.017.366.263,sisa pagu setelah pendanaan bersama dengan Kab/Kota adalah 136.097.216.263.terjadi efeisien jika nanti disetujui sebesar 80.920.150.000.

Kemudian untuk Kota Ternate 35.023.634.656 setelah pendanaan bersama dengan Provinsi menjadi 30.809.034.656 terjadi efisiensi 4.214.600.000,Kota Tidore pagu full 30.040.895.000 pagu setelah pendanaan bersama 27.293.595.000 terjadi efisiensi 2.747.300.000,Halmahera Barat pagu full 43.304.269.245,pagu pendanaan bersama 39.802.019.245 terjadi efisiensi 3.502.250.000.

Halmahera Utara 52.196.007.500,pagu setelah pendanaan bersama 46.712.957.500 terjadi efisensi 5.483.050.000,Halmahera Timur pagu full 35.385.292.000,pagu setelah pendanaan bersama 32.478.592.000 terjadi efisien 2.906.700.000,Halmahera Tengah pagu full 28.930.925.925,pagu setelah pendanaan bersama Rp26.206.725.925, terjadi efisiensi Rp2.724.200.000,Halmahera Selatan pagu full 71.155.453.675,dan pagu setelah pendanaan bersama 63.304.053.675 terjadi efisiensi Rp 7.851.400.000,Kepulauan Sula pagu full 37.713.968.366,pagu setelah pendanaan bersama 34.552.968.366,terjadi efisiensi 3.161.000.000,Pulau Taliabu pagu full 28.803.499.300,pagu setelah pendanaan bersama 26.647.499.300,terjadi efisiensi 2.156.000.000,Pulau Morotai pagu full 28.420.928.700,pagu setelah pendanaan bersama 26.022.828.700,terjadi efisiensi setelah pendanaan bersama 2.398.100.000 setelah rapat koordinasi usulan anggaran tersebut telah disampaikan kepada pemerintah daerah baik Provinsi maupun Kab/Kota.

“Selanjutnya menunggu pembahasan bersama dengan pemerintah daerah baik Provinsi maupun Kab/Kota sehingga usulan anggaran tersebut dapat disetujui dan penandatangagan NPHD antara Ketua KPU Provinsi dengan Gubernur begitu juga Ketua KPU Kab/Kota dengan Bupati maupun Walikota,secara serentak se Maluku Utara.demikian harapan kami,” kata Reni. (**)