JAILOLO- pasca dibentuk kemudian di paripurnakan Panitia Khusus (Pansus) LKPJ Bupati Tahun 2022 tanggal 31 April 2022 lalu langusng tancap gas mengingat waktu kerja pansus hanya 30 hari. Hal ini di sampikan sala satu Anggota Tim Pansus Dasril Hi. Usman, S.Psi.,M.AP dan juga Ketua Komisi II DPRD Halbar. Rabu, (12/04/2022) Malam.
Menurut Ketua DPD PAN Halbar ini menjelaskan bahwa apa yang di sampaikan oleh Riswan Hi Kadam selaku sala satu Koordinator Pansus LKPJ Bupati patut di apresiasih dan di dukung penuh oleh anggota pansus lain. Karena yang di sampaikan 19 Poin atau 19 Daftar Inventarisir Masala (DIM) yang di temuakan pansus dalam LKPJ Bupati Tahun 2022.
Ketua Komisi II juga memyampaikan bahwa yang lebih miris lagi, Ketua Fraksi Demokrat Frangki Luang meminta terhadap Pucuk pimpinan DPRD agar bubarkan Pansus terkait penyelusuran laporan keterangan pertanggungjawaban (LKPJ) Bupati James Uang.
“Bukannnya Ketua Fraksi Demokrat Frangki Luang masuk dalam Tim Pansus dan ikut menyetujui terbentuknya Pansus LKPJ Bupati. Lalu blakan-blakan meminta kepada pucuk pimpinan DPR agar membubarkan Pansus.”Heran Dasril.
Kata Dasri, perlu di ingat paska pansus LKPJ Bupati Berakhir akibat karena waktu maka DPRD Halbar bakal melanjutkan dengan pembentukan Pansus Pinjaman PEN. Ini adalah bukti keseriusan DPRD Halbar. Dan perlu Saya sampikan bahwa sala satu poin yang pansus temuakan masala Dalam LKPJ Bupati adalah Dana Pinjaman PEN tidak tercantum dalam LKPJ bupati Tahun 2022.
“Sekarang kita lihat pasca terbentunya Pasnsus DPRD lalu Sala Satu Koordinator Pansus menyampikan ke Media tiba-tiba Bupati James Berkomentar, Kabag Humas Pemda Berkomentar bahkan Ketua Fraksi Demokrat Berkomentar untuk membubarkan Pansus padahal dia sendiri ada dalam Tim Pansus DPRD ini adalah bentuk kepanikan dari mereka,” tegas Dasril.
Jika pernyatannya bupati bahwa masyarakar sudah menitmati Proyek PEN tidak apa-apa itu hak bupati nanti yang menilai adalah masyarakat kita. Karena masyarakat kita saat ini sudah cerdas-cerdas semua.
Lanjut Dasri, Perlu di ingat akibat dari pinjaman PEN mengakibatkan terganggu perekonomian kita yang ada di daerah.
Padahal pinjaman PEN ini kan tujuannya pemilihan ekonomi kita. Namun buktinya atas pinjaman PEN mala lebih menggorogoti APBD Kita saat ini sampai tahun 2029 mendatang. Untuk itu penting adanya dukungan masyarakat terhadap kerja-kerja pansus DPRD agar Pansus DPRD lebih Fokus bekerja untuk mungungkap Masala-masala yang terjadi dalam LKPJ Bupati Halbar.
“Perlu kami sampikan bahwa, pasca dari kerja-kerja pansus. Dari hasil pansus kami akan mempublikasikan secara detail atas temua Pansus dalam LKPJ Bupati Halbat agar Publik Halmahera Barat tau yang sebenarnya,” tutupnya. (MS)
Discussion about this post