JAILOLO- Mulai dibentuk dan paripurnakan Panitia Khusus (Pansus) dewan perwakilan rakyat daerah (DPRD) Kabupaten Halmahera Barat pada 31 Maret 2022 pekan demarin. dalam rangka menelusuri (LKPJ) Bupati Halbar atas APBD tahun 2022. Akhirnya Selasa, (11/04/2023 ) Siang Tadi di kantor DPRD Halbar Koordinator Pansus dan Juga Wakil Ketua II DPR Halbar Riswan Hi. Kadam angkat bicara.
Menurut Riswan Hi Kadam sebagai Koordinator Pansus dan juga Wakil Ketua II DPRD Halbar menjelaskanan bahwa saat ini, Pansus telah menemukan 19 Poin masalah dalam LKPJ Bupati atas APBD Tahun 2022. dan ini di jadikan sebagai Daftar Inventarisir Masalah (DIM) bagi pansus. dan hari ini juga pansus akan mengajukan 19 Poin masalah ke pemerintah daerah agar segerah pemerintah daerah menyiapkan datanya.
“Dalam 19 Poin Daftar Inventarisir Masalah yang di temukan oleh Pansus di dalamnya termasuk Proyek yang bersumber dari dana PEN, hutang pihak ke tiga tahun 2022, dan pergeseran APBD Tahun 2022. Pansus juga berkewajiban menyampaikan DIM Kepada pemerintah daerah apa yang pansus temukan dalam LKPJ Bupati tahun 2022.”Ungkap Riswan Hi Kadam selaku Koordinator Pansus dan Juga Wakil Ketua II DPR Halbar.
Lanjut Riswan, Pembentukan pansus ini adalah harga diri bagi DPRD Halbar. maka kami yang masuk dalam pansus tetap bekerja sungguh-sungguh, karena di pertanggung jawabkan kepada publik Halmahera barat.
“Kami juga mengundang dan meminta kepada pihak BPS Halbar sebagai narasumber untuk Menguji RPJMD yang di tuangkan dalam LKPJ APBD Pemda Halbar tahun 2022 dalam indikator mikro. Kami juga meminta kepada bidang Ahli Konstruksi sebagai narasumber pansus atas permasalahan Proyek yang bersumber dari Dana PEN. Selain dari itu pihak pansus juga mengundang dan meminta kepada BPK Perwakilan Provinsi Maluku Utara untuk menjadi narasumber Pansus,” tutup Riswan. (MS)
