SANANA – Kabupaten Kepulauan Sula adalah salah satu kabupaten di Provinsi Maluku Utara dengan Ibu Kota Sanana yang terletak paling Selatan dan terdiri dari 12 kecamatan dengan luas wilayah 13.732,7 km². Kabupaten ini terdiri dari 2 pulau besar yakni Pulau Sulabesi, dan Pulau Mangole, serta terdiri dari 17 pulau sedang dan kecil.
Kabupaten Kepualauan Sula merupakan daerah agraris khususnya perkebunan dengan hasil cengkeh, pala, kelapa dan cocoa yang produksinya tergolong cukup besar.
Coklat Sulamina yang pabriknya berada di Desa Wainin kecamatan Sanana Utara menyajikan Coklat Autentik dengan varian rasa coklat dan rempah-rempah menggunakan bahan cacao yang berasal dari petani lokal. Tak heran jika, coklat ini banyak diburu untuk dijadikan buah tangan.
Berdasarkan data Badan Pusat Statistik (BPS) Maluku Utara, Proyeksi penduduk Kabupaten Kepulauan Sula pada tahun 2022 adalah sebanyak 104.550 jiwa dengan kepadatan penduduk 32/KM2.
Kabupaten Sula Bisa diakses dari Kota Ternate dengan menggunakan Kapal Laut dan Udara, namun jadwal penerbangan yang tidak menentu menjadikan jalur laut sebagai jalur yang banyak dilewati, dengan jarak tempuh 331 KM dan waktu tempuh hingga 15 – 16 jam .
Dari sederetan kondisional yang terjadi di Kabupaten ini, ternyata tidak seindah jika kita melihat dari sisi lain masyarakatnya yang disajikan oleh Badan Pusat Statistik dalam data indeks Keparahan Kemiskinan di tahun 2022 mencapai 0,12 persen.
Potret tingkat keparahan Kemiskinan ini merupakan kondisi di mana kesejahteraan masyarakat berada di bawah garis Kemiskinan. Indikator yang biasanya digunakan untuk menentukan kemiskinan yaitu tingkat upah, pendapatan, konsumsi, mortalitas anak usia balita, imunisasi, akses terhadap pelayanan kesehatan, kekurangan gizi pada anak dan lain sebagainya.
Indikator – indikator tersebut khususnya pada anak dapat menyebabkan masalah gizi kronis akibat kurangnya asupan gizi dalam jangka waktu panjang sehingga mengakibatkan terganggunya pertumbuhan pada anak. atau yang biasa kita sebut dengan Anak Stunting, walaupun ada indikator-indikator lain yang dilihat untuk mengatakan bahwa anak tersebut adalah stunting, namun penyebab anak stunting dapat dipengaruhi oleh tingkat kemiskinan.
Terdapat tiga hal yang harus diperhatikan dalam pencegahan stunting, yaitu perbaikan terhadap pola makan, pola asuh, serta perbaikan sanitasi dan akses air bersih.
Upaya untuk mencegah dan menurunkan angka stunting di Maluku Utara gencar dilakukan BKKBN Maluku Utara dengan sejumlah mitra kerja. Kali ini Perwakilan BKKBN Maluku Utara gelar Forum Koordinasi Percepatan Penurunan Stunting di Kabupaten Kepulauan Sula yang Prevalensi Balita Stunted berdasarkan SSGI tahun 2021 berada di angka 27,7 persen dan tahun 2022 berada di angka 28,5 persen. Itu artinya, balita stunting di Kabupaten Kepulauan Sula mengalami peningkatan sebesar 0,8 persen dan diperlukan upaya-upaya untuk menurunkan angka stunting tersebut.
Kamis (06/04/2023), bertempat di Gedung Istana Daerah (ISDA) Kepulauan Sula, Perwakilan BKKBN Provinsi Maluku Utara bersama mitra kerja di Kabupaten Kepulauan Sula melaksanakan Forum Koordinasi Percepatan Penurunan Stunting dibuka langsung oleh Bupati Kabupaten Kepulauan Sula yang diwakili oleh Sekretaris Daerah Kabupaten Kepulauan Sula Muhlis Soamole, SH., ME.
Dalam sambutannya, Muhlis Soamole menyampaikan bahwa arahan Bapak Presiden untuk menurunkan angka stunting di angka 14% pada tahun 2024 membutuhkan komitmen yang kuat agar angka stunting di Indonesia khususnya di Kabupaten Kepulauan Sula dapat turun secara signifikan.
“Sangat disayangkan berdasarkan data SSGI, prevalensi kasus stunting di Kabupaten Kepulauan Sula naik bukannya turun, di tahun 2021 sebesar 27,7 persen menjadi 28,5 persen di tahun 2022,” Ujar Muhlis.
“Saya mengajak kita semua di sisa waktu yang ada ini untuk bekerja lebih giat dan maju bersama sebagai garda terdepan dalam menurunkan stunting. Semoga di tahun 2023, stunting di Kepulauan Sula dapat turun signifikan dan menghasilkan generasi Sula yang cerdas dan sehat,” tambahnya.
Sementara Kepala Perwakilan BKKBN Provinsi Maluku Utara Dra. Renta Rego yang dalam hal ini diwakili oleh Sekretaris Perwakilan BKKBN Provinsi Maluku Utara Ansar Djainahu, S.Sos menyampaikan agar Percepatan Penurunan Stunting penanganannya harus tepat sasaran, di mulai dari calon pengantin, ibu hamil, ibu pasca persalinan dan baduta serta balita.
“Pencegahan stunting ini penanganannya harus tepat sasaran, misalnya Pasangan Usia Subur (PUS) yang akan menikah harus benar-benar diedukasi mengenai pemeriksaan kesehatan sebelum menikah, agar ke depannya dapat mempersiapkan kehamilan yang sehat dan melahirkan bayi yang sehat pula,” Jelas Ansar.
“Penanganan stunting di Kepulauan Sula harus lebih ditingkatkan lagi, yaitu seperti penguatan-penguatan stakeholder dan kolaborasi dalam Percepatan Penurunan Stunting,” tambah Ansar.
Forum Koordinasi ini menghadirkan narasumber dari BAPPEDA Kabupaten Kepulauan Sula, Dinas Kesehatan Kabupaten Kepulauan Sula dan Kementrian Agama Kabupaten Kepulauan Sula serta diikuti oleh 20 peserta dari mitra kerja terkait di Kabupaten Kepulauan Sula.
Dirangkaikan dalam kegiatan tersebut Penyerahan Juknis BOKB Tahun Anggaran 2023 oleh Sekretaris Perwakilan BKKBN Provinsi Maluku Utara kepada Sekretaris Daerah Kabupaten Kepulauan Sula. (**)
Discussion about this post