JAILOLO- Deputi Pengendalian Penduduk (Dalduk) BKKBN RI, DR Bonivasius Prasetya Ichtiarto, S.Si., M.Eng didampingi Direktur Pemaduan Kebijakan Pengendalian Penduduk Ir. Milarahmawati, M.S dan Kepala Perwakilan BKKBN Provinsi Maluku Utara Dra. Renta Rego menggelar Audiensi bersama dengan Bupati Halmahera Barat James Uang, S.Pd.,MM.
James menyambut Deputi Dalduk BKKBN RI beserta rombongan dalam rangka kunjungan kerja untuk meninjau Kampung KB dan eco edu wisata dalam rangka percepatan penurunan stunting.
Salah satu visi Kabupaten Halmahera Barat yaitu Halmahera Barat sehat termasuk dalam menangani stunting. Menurut data Survei Status Gizi Indonesia (SSGI) Halmahera Barat mengalami penurunan stunting pada tahun 2022 sebanyak 6 persen. Berbagai intervensi dilakukan demi menurunkan angka stunting yg ada di Halmahera Barat
“Terdapat 16 kampung kb, 12 plkb, 528 TPK di Halmahera Barat. Selain mengembangkan kampung kb , kami mambuat mou desa eco edu wisata dalam rangka percepatan penurunan stunting,” Ujar James.
Bonivasius mengucapkan terima kasih kepada Bapak Bupati dan jajarannya dan Saya sangat mengapresiasi capaian Penurunan Stunting di Halmahera Barat. Halmahera Barat banyak melakukan program inovasi. Saya mengerti Tidak mudah menurunkan angka stunting, di nasional saja penurunanya hanya 3 persen tetapi Halmahera Barat berhasil menurunkan 6 persen.
“Sasaran program yang dilakukan yaitu penghapusan kemiskinan ekstrim dan stunting. Perlu dijaga keberlangsungan program-program ini siapa pun presidennya. Ada dua indikator terkait kependudukan yaitu TFR dan ASFR. TFR mencerminkan seorang wanita selama hidupnya melahirkan anak. Sekarang TFR sudah terjaga dengan baik”, Ujar Bonivasius.
Deputi Dalduk juga menyampaikan bahwa, “TFR Halmahera Barat sudah terencana dengan baik. BKKBN mempunyai program BANGGA KENCANA. Resesi seks dan childfree belum mengancam Indonesia. Hak-hak atas perempuan harus dijaga. ASFR kita masih tinggi diartikan sebagai ada perempuan yg berumur 15 sampai dengan 19 tahun per seribu wanita. ASFR Halmahera Barat lumayan tinggi di angka 37.6 persen. Usia pernikahan dini yg tinggi dapat berdampak pada kematian ibu dan anak dan ancaman stunting jika anak lahir. Angka perceraian di Indonesia masih tinggi sehingga bisa mengganggu kualitas SDM.
Oleh karena itu berdasarkan Inpres Nomor 3 Kami cukup berhasil menjalankan amanah Presiden yg keberhasilannya sudah cukup bagus dalam menyasar keluarga berencana. Kampung KB dimakanai gotong royong semua pihak untuk mengajak semua OPD KB. Titip anggaran DAK BOKB buat Pemda Kabupaten Halmahera Barat dimanfaatkan dengan baik.
Tidak hanya itu, Kepala Dinas OPD KB Halmahera Barat menyampaikan gambaran Kabupaten Halmahera Barat dan masalah penyebab 6 desa lokus orang tua hebat satu Kampung KB dan 5 desa wisata
Kepala Dinas OPD KB Halmahera Barat Novelheins Sakalaty, SKM, M.Kes juga Menyampaikan intervensi dan inovasi mendukung skenario penurunan stunting di Kabupaten Halmahera Barat terdiri bantuan rumah layak huni, intervensi Laduni untuk ibu hamil dan catin, MOU dengan dinas pariwisata utk eco edu wisata serta MOU dengan Kemenag Halmahera Barat mengenai calon pengantin.
Dirangkaikan dengan kegiatan audiensi ini yaitu penyerahan Juknis BOKB Tahun 2023 oleh Bapak Deputi Pengendalian Penduduk BKKBN RI Dr. Bonivasius Prasetya Ichtiarto, S.Si., M.Eng kepada Bapak Bupati Halmahera Barat JAMES UANG, S.PD.,MM serta penyerahan cindera mata dari Pemerintah Daerah Halmahera Barat kepada Bapak Deputi Dalduk BKKBN RI.
Turut hadir Kepala Perwakilan BKKBN RI Dra. Renta Rego, Ketua TP PKK Kabupaten Halmahera Barat selaku Duta Orang Tua Hebat Meri Uang Popala, S.PAK, MM, Wakil Ketua TP PKK Kabupaten Halmahera Barat Yulianti Muhamad Amir, Kadis OPD KB Halmahera Barat Novelheins Sakalaty, SKM, M.Kes, Kepala Dinas Pariwisata dan Kepemudaan Olahraga Fenny Kiat. (**)
