TERNATE- Badan Pengawas Pemilu (Bawaslu) Maluku Utara (Malut) menggelar apel siaga pengawasan satu tahun menuju pemilu 2024 sekaligus membacakan deklarasi pemilu damai dan berintegritas.
“Tentunya, kami mengapresiasai kegiatan ini sehingga bertekad penuh untuk melaksnakannya dengan baik menjelang satu tahun pelaksanaan pemilu, maka dibutuhkan kesiap-siagaan kita semua untuk bekerjasama saling memberikan dukungan demi mengawal dan mengawasi pemilu di tahun 2024,” kata Sekprov Malut, Samsuddin A. Kadir saat memimpin apel siaga pengawasan bertempat di halaman Kantor Bawaslu Malut, Selasa (14/2).
Dalam arahannya, Sekprov menyampaikan bahwa pengawasan pemilu yang dilksanakan pada hari ini yakni ingin meningkatkan kualitas demokrasi, dimana salah satu kualitas demokrasi yang dilaksanakan ketika pemilu itu dilaksanakan dengan jujur dan adil.
“Bahwa dengan adanya tekad yang ada ini, maka untuk menjaga keadilan dan tidak terjadi kecurangan yang dilakukan oleh pihak-pihak yang lain. Pemerintah Provinsi juga akan terus berkoordinasi guna menjaga pelaksanaan pemilu dengan baik,” kata Samsuddin.
Dia berharap kepada semua pihak agar bisa bersinergi dalam pelaksanaan ini sehingga pilkada nanti bisa terlaksana dengan baik, jujur dan adil.
Sementara itu, Komisioner Bawaslu Malut Ikbal Ali dalam sambutanya mengatakan, Bawaslu Malut telah melaksanakan apel pengawasan ini dalam rangka untuk menuju pemilu tahun 2024.
“Hari ini, juga dimana akan menuju pada satu tahun pemilu tahun 2024 yang akan dilaksanakan pada tanggal 14 Februari 2024, oleh karena itu Bawaslu Malut tentunya telah siap dalam menghadapi pemilu pada tahun 2024,” ujarnya.
Ikbal juga berharap kepada jajaran sekertariat dan seluruh Bawaslu Kabupaten/ Kota Se-Provinsi Malut, sehingga pada hari ini harus siapkan segala bentuk kesiapan dalam hal mengawasi tahapan pemilu maupun menghadapi proses yang nanti dihadapi.
“Kami telah siap dengan berbagai macam hal terutama dengan berbagai macam tidakan pelanggaran pemilu dengan sistem informasi yaitu sigap parpol dengan sistem informasi sengketa pemilu yang disebut dengan SIPS dan devisi pengawasan yaitu jarimu awasi pemilu,” ujar Ikbal.
Sehingga, dengan kesiapan inilah tentunya diharapkan untuk memastikan kepada masyarakat dalam rangka menjamin hak pilih mereka menuju pemilu 2024. (**)
