TERNATE, MPe – Tenaga Kesehatan (Nakes) di RSUD Chasan Boesoerie Ternate kembali melakukan aksi dengan memblokade pintu utama Instalasi Gawat Darurat (IGD). Sabtu (21/1).
Aksi ini menuntut pembayaran gaji TPP para nakes yang 15 bulan belum juga dibayarkan oleh pihak rumah sakit.
Informasi yang dihimpun media ini menyebutkan, aksi blokade itu dilakukan sejak subuh tadi sekira pukul 05.00 WIT pintu IGD sudah mulai diblokade.
Pantauan di lokasi siang ini terlihat para nakes dengan seragam putih khasnya menduduki depan IGD seraya menunggu jawaban pasti dari Pemprov Malut, Gubernur Malut, KH. Abdul Ghani Kasuba.
Spanduk dan pamvlet juga penuhi depan gedung yang beralamat di Jl. Cempaka, Tanah Tinggi Barat, Ternate Selatan, Kota Ternate itu.
Kamsun Sarfan, salah satu perwakilan nakes mengatakan, pintu utama IGD ini akan terus diblokade hingga ada kepastian dari Pemprov soal pembayaran TPP.
“Kami semua berharap bahwa Gubernur atau yang punya andil dalam ini supaya hadir disini untuk bisa memberikan keterangan yang jelas soal tuntutan kami yang kemarin pak Gubernur sampaikan pada 24 Desember 2022 itu,” ujarnya.
Ia katakan, pihaknya merasa terus dibohongi dan di prank oleh Pemprov Malut karena belum diketahui kapan kepastiannya.
“Kita buat (blokade) ini supaya Gubernur datang kesini, karena kita ingin dengar langsung karena selama kita cuman kejar-kejar, kita datang ke kediaman, di bandara, kita kejar-kejar jadi seolah olah kita ini seperti di prank,” sesalnya.
Selain masalah TTP, lanjut Kamsun, dalam aksi ini para nakes juga mengeluhkan soal pergantian Direksi. Menurutnya ada sistem tindas menindas bagi yang tidak sejalan di internal rumah sakit yang sudah ada sejak lama.
“Lalu pergantian direksi, biar utang nanti jika sudah dibayar lunas tetapi sistem ini masih ada maka kasus ini akan berulang. Karena kasus ini dari tahun 2016 dia berulang-ulang terus” katanya.
Lanjut dia, pihaknya juga dibuat bingung oleh janji Pemprov saat hearing pada 24 Desember 2022 lalu pasalnya pernyataan Gubernur dan Sekda Malut tidaklah searah.
“Saat kami hearing 24 Desember 2022 lalu Gubernur sampaikan soal TPP kedepannya itu di take over oleh Pemprov. Dan masalah utang yang dari 2020 sampai 2022 itu kan sekitar 15 bulan katanya mau melakukan pinjaman di 2 Bank untuk bayar sekitar 2 bulan cuman sampai sekarang kan tidak ada realisasi, lalu pak Sekda bilang kalau pinjaman itu menyalahi prosedur. Dan hingga kini 2 bulan yang dijanjikan Gubernur itu belum juga dibayar. Ah ini bertolak belakang antara pak Sekda dan pak Gubernur. Jadi kita sebagai nakes bertanya ini ada apa sebenarnya?,” tanya dia.
Lalu ketika disentil soal pelayanan, Kamsun menambahkan jika pelayanan di IGD tetap seperti biasanya akan tetapi saat ini yang dilayani hanya bagi pasien darurat.
“Kalau pasien darurat insya Allah teman-teman kita tetap layani. Kalau misalnya pasien yang memang sakit biasa tidak terlalu darurat mungkin kita arahkan ke rumah sakit lain dulu sampai Pemprov menemui kami”
“Intinya teman-teman nakes sudah tidak mau tahu. Kalau belum ada kepastian dari pemprov maka akan begini terus. Sampai ada kejelasan dari Gubernur ,” pungkasnya. (**)
