TERNATE,MPe- Asisten II Bidang Perekonomian dan Pembangunan Sri Haryanti Hatari mewakili gubernur mengikuti Rapat Koordinasi Pengendalian Inflasi yang dilakukan oleh Kementerian Dalam Negeri melalui zoom meeting bertempat di Eks Crisant, Senin (7/10).
Upaya pengendalian Inflasi di Indonesia selalu menjadi perhatian serius oleh pemerintah pusat maupun di daerah. Hal ini setelah menindaklanjuti arahan Presiden Joko Widodo terkait pengendalian inflasi melalui rakor yang diselenggarakan oleh Kementerian dalam negeri agar setiap pekan dilakukan analisis evaluasi (anev) inflasi dengan seluruh instansi terkait, Pemerintah Provinsi dan Kabupaten/kota se-Indonesia.
Menteri dalam negeri Tito Karnavian lewat Zoom Meeting menyampaikan, situasi inflasi ini menjadi persoalan global yang berdampak kepada Indonesia. Menurutnya, beberapa negara seperti di Eropa, Amerika Latin dan Asia maupun asia tenggaara juga telah memgalami dampak inflasi yang cukup mengkhawatirkan.
Indenesia sendiri kata Tito, berdasarkan data BPS dari angka 5,95% tingkat nasional, alhamdulillah terjadi penurunan menjadi 5,71% atau minus 0,11.
Ini adalah prestasi yang luar biasa sehingga dirinya berkeyakinan disamping usaha dari pemerintah pusat ini juga berkat kontribusi dari pemerintah daerah melalui kerja sama.
“kebersamaan ini harus terus dilanjutkan agar harga-harga barang dan jasa tetap terkendali”.
Sementara sebaran Inflasi pada Oktober 2022, beberapa wilayah di Indonesia mengalami inflasi yang cukup tinggi semisal Sumatera, Kota Padang inflasi (7,92%) Kalimantan, Tanjung Alor (9,11%), Jawa, Kota Serang (7,54%), Bali Nusra, Kota Kupang (8,06%), Sulawesi, Kota Parepare (7,66%), Papua, Kota Jayapura (7,43%) sedangkan Maluku Utara, Kota Ternate dengan inflasi terendah (3,32%).
Mengenai hal ini, Asisten II Bidang Perekonomian dan Pembangunan Setda Malut Sri Haryanti Hatari mewakili Gubernur, memberikan pemaparan terkait langkah pengendalian inflasi ke menteri dalam negeri melalui Zoom Meeting.
Menurut Sri, upaya pengendalian inflasi di Malut didasarkan pada kerja sama antar daerah sebagaimana yang sudah dilakukan kerja sama dengan Pemerintah Sulawesi Utara dan Sulawesi Tengah. Selain itu juga, kerja sama intra daerah dengan Kabupaten halamhera Tengah sebagai pemasok pangan.
“Ini kami lakukan, karena kondisi di Malut lebih banyak impor kebutuhan bahan pangan dibandingkan dengan ekspor”.
Dirinya juga mengatakan, kerja sama ini secara intens dilakukan baik melalui TPID Provinsi maupun Kabupaten/kota dengan melibatkan instansi terkait, sekaligus memantau aktifitas pasar dengan cara melalukan sidak dan operasi secara berkala. Selain kerja sama dan koordinasi dari berbagai komponen, terdapat gerakan urban farming rindang (rica tanaman dalam kampung).
Melalui gerakan ini kami membangun kerja sama dengan komunitas Salawaku dari masyarakat yang dikemas dalam kegiatan perlombaan dengan menyalurkan 2400 bibit cabai yang melibatkan seluruh kecamatan di Kota Ternate.
“Inisasi ini dalam upaya menjaga ketahanan pangan dan lingkungan rumah tangga”.
Dirinya juga memastikan kedepan akan selalu dilakukan upaya-upaya pengendalian inflasi melalui berbagai program terutama memanfaatkan pekarangan yang menanam bahan pangan seperti cabai, tomat dan bawang yang menjadi pemicu inflasi.
Rapat Koordinasi Pengendalian Inflasi ini juga diikuti oleh Kasrem, 152 Babullah Ternate Wawan Subarjo, mewakili Kapolda Direskrimsus, Afriadi, BPS, Iwan Fahar, Kadis Pertanian, Mutar Husen, Kadis Perindag, Yudhitya Wahab, Kadis Kominfo, Iksan Arsad, Kadis Perhubungan, Armin Zakaria, Kadis PU, Saiffudin Djuba dan Karo ekonomi Marwan Polisiri, (**)
