TALIABU,MPe- Berbagai upaya percepatan Penurunan Stunting terus di lakukan guna mencapai target Penurunan Prevalensi Angka Stunting sebesar 14% pada tahun 2024.
Salah satu program yang diluncurkan BKKBN guna membantu Masyarakat dengan Melibatkan Tokoh- tokoh baik dari Institusi Pemerintah/Sipil maupun TNI melalui Program Bapak Asuh Anak Stunting.
Program Bapak Asuh Anak Stunting (BAAS) ini merupakan gerakan gotong royong seluruh elemen bangsa dalam mempercepat penurunan stunting yang menyasar langsung keluarga berisiko stunting sampai ke tingkat Desa.
Berdasarkan Survey Studi Gizi Indonesia, Prevalensi Balita Stunted berdasarkan Kabupaten Kota di Provinsi maluku Utara tahun 2021, Kabupaten yang menyumbangkan Prevalensi Balita Stunted tertinggi di Provinsi Maluku Utara adalah Kabupaten Pulau Taliabu yaitu sebesar 35,2%
Kabupaten Pulau Taliabu memiliki karakter wilayah Topografi yang berbeda antara wilayah perbukitan dan wilayah pesisir.
Bagian wilayah perbukitan (di tengah Pulau Taliabu) pada umumnya mempunyai topografi (ketinggian) yang relatif curam dengan susunan bukit-bukit dan gunung dan sebagian besar berada di 250 m sampai 1388 m di atas permukaan laut.
Di bagian wilayah pesisir Pulau Taliabu ditemui adanya variasi topografi (ketinggian) dari 4 m sampai 20 m di atas permukaan laut. dari aspek topografi, pada prinsipnya, tidak ada faktor pembatas untuk pengembangan wilayah ini, namun dari segi pengembangan sanitasi faktor kemiringan dan ketinggian dari permukaan laut sangat berpengaruh terhadap opsi teknologi yang akan dikembangkan dalam pengembangan infrastruktur sanitasi.
Berdasarkan data Badan Pusat Statistik Provinsi Maluku Utara, Indeks Keparahan Kemiskinan Kabupaten Pulau Taliabu sebesar 16 % dan mengalami penurunan sebesar 10% pada tahun 2021 dengan proyeksi Penduduk pada Tahun 2021 sebesar 58.744 Jiwa.
Dari jumlah Keluarga sebesar 14.638 Kepala Keluarga, dengan Jumlah Keluarga sasaran sebanyak 10.582 Keluarga, kategori Keluarga berpotensi Resiko Stunting adalah sebesar 9.654 Keluarga, atau dapat dikatakan bahwa presentasi Keluarga berpotensi Resiko Stunting terhadap jumlah keluarga sasaran sebesar 92.13%.
Program bapak Asuh Anak Stunting ini diharapkan dapat menurunkan Resiko Balita Stunting di Kabupaten pulau Taliabu, dengan mengukuhkan 61 Bapak Asuh Anak Stunting mulai 10 orang dari DPRD dan Ketua Fraksi, 43 orang dari Pemerintah Daerah dan 8 orang Camat dengan total Anak Asuh sebanyak 290 Anak Asuh.
Pengukuhan Bapak Asuh Anak Stunting ini dilaksanakan di AuLa Kantor Bupati pulau Taliabu dan dikukuhkan langsung oleh Bupati Pulau Taliabu Aliong Mus.
Dalam sambutannya Aliong mengatakan bahwa pengukuhan BAAS ini adalah wujud komitmen Pemerintah Daerah dalam rangka Upaya Percepatan penurunan Stunting di Pulau Taliabu sekaligus langkah aktif pemerintah Daerah mendukung Program Prioritas Nasional untuk menciptakan Generasi Emas Indonesia pada tahun 2045 mendatang dalam menghadapi Bonus Demografi di Indonesia.
Kepala Perwakilan BKKBN Provinsi Maluku Utara Renta Rego. Selasa 18 Oktober 2022 di ruang kerjanya mengatakan bahwa Kabupaten Pulau Taliabu yang merupakan Kabupaten terjauh dan terluar, dan juga merupakan Wilayah Prioritas bagi BKKBN Maluku Utara dalam melakukan Intervensi Program Bangga Kencana dan Program Prioritas Nasional Percepatan Penurunan Stunting karena Prevalensi Stunting sangat tinggi di kabupaten ini.
“Salah satu Upaya Percepatan menurunkan Angka Stunting Di Kabupaten Pulau Taliabu dengan mengukuhkan Bapak Asuh Anak Stunting yang diharapkan dapat memberikan Perhatiannya kepada Anak Asuh melalui Intervensinya sebagai Tokoh yang berpengaruh di lingkungannya serta dapat membantu Balita Stunting maupun keluarganya dalam mendapatkan Bahan Makanan yang bergizi, Sanitasi dan Perumahan yang layak huni bagi mereka.” Ujarnya
Lebih lanjut wanita berdarah Toraja ini mengatakan bahwa khusus untuk percepatan Penurunan Stunting di Kabupaten Pulau Taliabu perlu terus dikawal dengan sebik-baiknya, untuk itu Konvergensi Stunting Perlu ditingkatkan baik intevensi gizi Spesifik maupun Gizi sensitive yang dilaksanakan secara terpadu dan terintegrasi sesuai kewenangan. (**)
